Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap para alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ikut membantu pemerintah mencapai target Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut diungkapkan dalam sambutannya di Rakernas Alumni ITS secara virtual. “Target Indonesia Emas 2045 harus disiapkan,” ujar Airlangga, Senin (28/3/2022).
Menurutnya, pemerintah telah berupaya mendorong penciptaan SDM unggul yang kreatif, cakap digital, dan mempunyai mental kewirausahaan untuk menyongsong momentum Indonesia Emas.
“Semoga Rakernas ini dapat menghasilkan gagasan dan inovasi yang tentunya mencerminkan kearifan dan juga terobosan yang dilakukan oleh para alumni ITS,” katanya.
Kebijakan-kebijakan menuju Indonesia Emas, menurutnya, telah dilakukan. Di antaranya kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, mendorong sektor manufaktur yang berdampak luas meningkatkan devisa dan investasi, kebijakan program substitusi impor, dan kebijakan terkait peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan penciptaan digital talent.
Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku, potensi ekonomi digital di tahun 2021 adalah US$70 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan naik di tahun 2025 menjadi US$146 miliar.
“Indonesia tentunya membutuhkan SDM yang jumlahnya besar, yaitu 9 juta orang sampai tahun 2030. Inilah yang menjadi tantangan agar Perguruan Tinggi mampu mencetak sarjana-sarjana yang digital literate,” ucapnya.
Pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui pengembangan talenta digital. Antara lain melalui Kartu Prakerja dan Gerakan Nasional Literasi Digital untuk masyarakat umum, Digital Talent Scholarship untuk level tenaga profesional, dan Digital Leadership Academy untuk para pimpinan.
Selain untuk meningkatkan jumlah talenta digital di Indonesia, program-program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini juga berharap jumlah wirausaha di Indonesia dapat meningkat dan mencapai 5 persen.
Pemerintah juga telah menciptakan dan memberikan berbagai regulasi yang memberikan perlindungan dan kemudahan kepada UMKM termasuk pembiayaannya.
Misalnya, dukungan pembiayaan bisa diperoleh melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp373 triliun dengan bunga 3 persen sampai akhir 2022.
