Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, menyebut bahwa mestinya PDIP tidak ada kata kompromi terhadap seseorang yang bermain gim judi online, seperti Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Cinta Mega.
“Itu kan pidana. Judi itu masyarakat pun kan banyak yang ditangkap, masa iya elitenya, anggota DPRD-nya ketika terciduk main slot judi online tidak dipecat,” tegas Ujang kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Ia juga menyinggung agar PDIP jangan coba-coba untuk membodohi rakyat, terlebih DPD PDIP DKI Jakarta sudah mengusulkan agar Cinta dipecat. Jika ini terjadi, lanjut dia, tentu akan merusak marwah dan kredibilitas PDIP di mata publik.
“Harusnya (DPP PDIP) siap, cepat tanggap dalam konteks merespons usulan tersebut. Jangan terkesan diputar-putar, terkesan melindungi, ini tentu merugikan PDIP itu sendiri, karena publik tidak bodoh,” terangnya.
Ia juga menyoroti, tidak adanya sikap PDIP yang menonaktifkan atau melakukan pergantian antarwaktu (PAW), membuat Cinta masih dapat aktif mengikuti berbagai rapat di DPRD seolah tak terjadi apa-apa.
“Oleh karena itu, demi menjaga marwah institusi DPRD termasuk marwah partai, mestinya harus dengan cepat mem-PAW Cinta Mega itu. Kalau tidak, ada baiknya dinonaktifkan. Agar ketika dinonaktifkan, menjalani proses katakanlah dewan kehormatan di partai, dan tidak datang lagi ke DPRD kalau sudah non aktif,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Olly Dondokambey menyebut bahwa pemecatan Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan sebagai kader partai, masih terus berproses hingga saat ini di DPP.
“Sementara diproses di badan kehormatan partai (di) DPP. (Tentu) partai ada mekanismenya (untuk sampai pada) proses pemberian sanksi,” jelas Olly kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Terkait sudah sejauh mana prosesnya dan kapan adanya pengambilan keputusan akan hal ini, dirinya belum dapat memberi jawaban pasti. Ia menjelaskan penetapan sanksi terhadap Cinta Mega, termasuk penonaktifan sebagai anggota DPRD harus melalui rapat pleno DPP.
“Ya untuk diputuskan sanksi, harus rapat pleno DPP setelah dapat masukan dari DPD dan badan kehormatan. Itu mekanisme partai, tidak bisa dilanggar. (Sehingga) nanti kalau digugat atas sanksi yang diterima tidak ada masalah, karena pleno pemecatan harus sesuai UU,” pungkas Olly.
Diana Rizky
