Sejumlah asosiasi industri sawit mendukung tekad pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (2024-2029) dalam memperkuat hilirisasi sawit.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, mengatakan, visi dan misi kedua sosok tersebut, menjadi angin segar bagi seluruh pelaku sawit mulai hulu hingga hilir.
Artinya, kata Sahat, tekad Prabowo-Gibran menggencarkan hilirisasi sawit menunjukkan komitmen keberlanjutan program dari era sebelumnya.
“Kami percaya, Prabowo-Gibran berkomitmen dalam mengembangkan hilirisasi sawit. Ke depan, Indonesia berpeluang menjadi Raja Green Fuel di dunia,” kata Sahat di Jakarta, dikutip Sabtu (23/3/2024).
Di sisi lain, Sahat mengusulkan agar pemerintahan Prabowo-Gibran membentuk Badan Sawit Indonesia. Agar lebih efektif dan optimal dalam mengembangkan bisnis sawit demi mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang berujung kepada kesehateraan masyarakat Indonesia.
Saat ini, katanya lagi, terdapat 17 kementerian/lembaga pemerintah yang mengurusi sawit sebagai satu komoditas, sehingga seringkali justru memunculkan tumpang tindih kebijakan antarkementerian atau lembaga tersebut yang dampaknya justru merugikan industri kelapa sawit.
“Ibaratnya dampak dari 17 kementerian ini lego jangkar, sehingga kapal ini tidak bergerak. Makanya dibutuhkan badan khusus sawit ini supaya bisa cepat bergerak dan menghilangkan tumpang tindih regulasi,” katanya lagi.
Sekjen Aprobo (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia), Ernest Gunawan berharap, Prabowo-Gibran mengembangkan program biodiesel sebagai bagian dari transisi energi terbarukan. Regulasi biodiesel diharapkan bisa lebih solid dan tidak multitafsir.
“Untuk tahun ini dan tahun-tahun mendatang, kami berharap nanti regulasi untuk semua kepmen bisa lebih form dan solid, agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda-beda,” kata Ernest.
Dia menilai Prabowo-Gibran bisa membuat investor biofuel Indonesia lebih tenang ke depannya dalam investasi, sebab keduanya telah menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan program biodiesel.
“Kami berharap dengan adanya wakil presiden muda juga, Gibran, nanti ke depannya peraturan-peraturan baik bagi pengusaha. Yang pasti mendukung apa pun, kami akan support dan berharap peraturan lebih save bagi kami, investor,” kata Ernest.
Pun demikian, Sekjen Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia (Apolin), Rapolo Hutabarat mengharapkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri, termasuk oleokimia yang diberlakukan pemerintah sejak 2020, terus dilanjutkan.
Dampak kebijakan HGBT bagi sektor oleokimia, katanya lagi, adalah realisasi pajak mencapai Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022. Begitu pula realisasi investasi sebesar Rp1,76 triliun pada 2021 dan Rp2,3 triliun pada 2022. “Kami harapkan kebijakan HGBT ini dilanjutkan dalam 5-10 tahun berikutnya,” kata Rapolo.
Dengan semakin majunya industri hiliriasi sawit, kata dia, seluruh asosiasi meyakini akan membawa berkah untuk pemerintah Indonesia. Upaya menraih pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, bukan hal yang sulit. Semakin mendekat kepada tujuan Indonesia Emas 2045.
