Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan rapat koordinasi tingkat pusat mengenai program Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Sebelumnya progam Survei Kesehatan Indonesia (SKI) bernama Riset kesehatan dasar (Riskesdas). Program Survei kesehatan Indonesia ini telah dilakukan sejak tahun 2013 silam dan dilaksanakan dalam jangka waktu setiap lima tahun sekali.
Survei kesehatan kali ini akan melakukan pendataan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat dan kondisi gizi balita. Pendataan yang dilakukan kali ini akan semakin spesifik agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan kesehatan yang tepat berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“SKI ini akan dipadukan dengan survei gizi yang telah dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali. Data yang diperoleh akan berupa data status gizi masyarakat dan data status balita di Indonesia. Kemudian setelah dilakukan, SKI ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan kesehatan yang tepat,” kata Syarifah Liza Munira, Ph.D sebagai Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dalam rapat temu di Gedung Kemenkes, Selasa (27/06/2023).
Rencananya pelaksanaan implementasi SKI ini akan dijalankan pada bulan Agustus 2023. SKI ditujukan untuk menilai status kesehatan masyarakat, menentukan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di tingkat kabupaten/kota serta untuk mendapatkan angka stunting, wasting dan underweight di tingkat kabupaten/kota.
Dante mengatakan evaluasi pembangunan kesehatan akan dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. Data SKI ini memiliki fungsi sebagai garis dasar dan alat ukur pencapaian target RPJMN sebelumnya.
“Perlu dilakukan penyuluhan di dalam masyarakat mengenai apa itu survei kesehatan dan agar masyarakat dapat lebih aware mengenai kondisi kesehatan mereka. Kemenkes akan melakukan seluruh tahapannya sesuai dengan Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 18 Tahun 2020 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,” kata Wakil Menteri Kesehatan dr.Dante Saksono Harbuwono, Sp. PD, PhD, KEMD.
Survei ini akan diselenggarakan pada 586 ribu rumah tangga yang terdiri atas 345 ribu rumah tangga dengan balita dan 345 ribu rumah tangga tidak dengan balita. Akan tetapi karena saling beririsan maka totalnya menjadi 586 ribu rumah tangga. Kemudian biaya yang dianggarkan untuk survei ini sebesar Rp410 milliar.
Kemenkes mengharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam survei ini agar pelaksanaan pendataan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin, baik itu masyarakat yang berada di pusat kota maupun di daerah-daerah.
Diana Setyowati
