Sebenarnya, warga kampung tua di Sembulang Kecamatan Galang, Pulau Rempang, Batam sudah mengerti penjelasan Menteri Bahlil Lahadalia saat mengumpulkan warga di rumah Koordinator Umum Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang, Galang, Gerisman Ahmad.
Tetapi saat ini warga menunggu bukti bila dana kompensasi yang dijanjikan menteri utusan Presiden Jokowi ke Rempang benar adanya. Sebab warga Sembulang masih memegang pengakuan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, jika lembaga tersebut belum ada anggaran untuk merealisasikan janji pemerintah tersebut.
“Kalau memang warga akan disiapkan uang tunggu dan uang kontrak rumah serta pembangunan rumah mana buktinya, BP Batam saja tidak anggaran. Kami tak mau lah, tinggalkan kampung kami. Kami punya keluarga, anak kami sekolah, kami nelayan. Kami tidak menolak investasi tapi mana uangnya, pemerintah tak punya kan,” kata seorang warga Kampung Sembulan Cate, kepada inilah.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (21/9/2023).
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi memang pernah menyatakan pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus. Saat ini, Rudi mengungkapkan kekurangan anggaran saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Saat itu Rudi memaparkan beberapa hal yang mendesak dalam merealisasikan pengembangan kawasan Rempang Eco City, sebab lembaganya harus diselesaikan pada 2024 dengan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar.
Untuk itulah dirinya meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk merampungkan proyek Rempang Eco City. tambahan anggaran Rp758,99 miliar. Usulan tambahan anggaran BP Batam 2024 semata untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun)
Rudi pun merinci uang sebesar Rp1,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat sebesar Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan Rp790,65 miliar. Belum lagi untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.
Lantas BP Batam juga harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang.
Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.
Ada juga satu kampung lain di luar Rempang yang harus dibebaskan untuk membangun tower PT MEG. “Karena waktunya cepat, kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar, Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun,” jelas Rudi waktu itu.
Pernyataan inilah yang dipegang warga kampung tua di Kelurahan Sembulang, Rempang Kota Batam. Apalagi, hidup harus terus berjalan bila mereka harus meninggalkan rumah karena lokasi tersebut harus kosong.
“Nah, BP Batam saja tidak ada duit, bagaimana kami percaya. Kan yang ada di sini dia (BP Batam), pusat mana tahu kondisinya,” tegasnya yang tetap enggan disebut namanya.
Dia menegaskan warga kampung tua yang lokasinya berada di sepanjang pantai pulau Rempang sisi barat mayoritas nelayan. Bila harus meninggalkan laut sebagai tempat mencari nafkah, bagaimana mereka bisa menjalani hidup.
“Kami banyak yang jadi nelayan, anak kami sekolah bahkan ada yang sedang kuliah. Uang kontrakan saja Rp600 ribu sebulan, belum biaya minyak (BBM). Bagaimana kami percaya, kan BP Batam tak ada duit,” jelasnya.
Situasinya bisa berbeda, lanjutnya, bila BP Batam yang berkomunikasi langsung dengan warga Sembulang dapat meyakinkan anggarannya tersedia. “Kalau BP Batam datang kemari bawa duitnya, nah kami pindah,” ucapnya.
Janji Diulang Lagi
Meski sudah menjelaskan beberapa kebijakan kompensasi bagi warga terdampak di Sembulang Rempang, Menteri Bahlil mengulang kembali usai rapat dengan Presiden Jokowi pada Senin (25/9/2023) kemarin.
Menteri Bahlil menjelaskan lagi masyarakat di Pulau Rempang akan mendapatkan uang hingga rumah sewa. Berikut janji-janji tersebut.
Pertama, menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi untuk tiap kepala keluarga. Kedua, mendapatkan rumah tipe 45 dengan nilai kurang lebih Rp 120 juta.
Ketiga, mendapatkan uang tunggu transisi sampai rumah jadi dengan rincian Rp 1,2 juta per orang dan biaya sewa rumah Rp 1,2 juta. Dan keempat menyediakan mata pencaharian termasuk tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan.
“Jadi setelah pergeseran, yang di mana mereka punya tambak ikan, punya tanaman, perahu, itupun dihitung, dikompensasikan semua aturan berlaku. Jadi semua hak-hak, sesuai arahan Pak Presiden jadi perhatian berama,” ujar Menteri Bahlil.
