Absennya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR pada Senin (20/11/2023) menuai kritik. Lembaga yang dipimpin oleh Hasyim Asy’ari ini pun jadi sasaran tembak lantaran mementingkan agenda tidak prioritas, yakni bimbingan teknis (bimtek) ke luar negeri.
Usai dikritik habis-habisan, kini Komisioner KPU RI, Idham Holik mengaku oihaknya akan mengajukan RDP ulang dalam waktu dekat. “Kami akan mengajukan surat kembali untuk RDP dengan komisi II DPR RI, surat itu akan segera dikirim,” kata Idham saat ditemui awak media di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023).
Ia turut menepis bahwa pihaknya seakan kabur begitu saja terkait tidak hadirnya satupun komisioner KPU dalam rapat tersebut. “Waktu itu kami sudah sampaikan surat pemberitahuan karena berkaitan dengan bimbingan teknis (bimtek) bukan hanya kami. Tapi juga ada lembaga lain yang terlibat dalam artian hal ini memberikan ijin dan sebagainya,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menaruh curiga soal mangkirnya KPU di RDP. Menurut dia, rapat tersebut seharusnya sudsh diketahui oleh mitra kerja DPR dari jauh-jauh hari.
“Saya agak curiga gitu ya, saya sangat tidak yakin KPU ini tidak berkomunikasi sebelum ke luar negeri dengan komisi II dan itu kemudian dijelaskan kenapa komisi II begitu sopannya mengomentari dalam ‘kenakalan’ komisioner KPU yang pergi ke luar negeri,” ujar Lucius, Jumat (24/11/2023).
Ia menegaskan sikap KPU tersebut sudah melanggar kode etis. KPU sebagai mitra kerja DPR seharunya memenuhi undangan rapat konsultasi tersebut. “Karena kita tahu betul jadwal yang sudah disusun oleh komisi II pasti sudah disebarkan juga. Bahkan kita sendiri aja bisa mengakses di website DPR kadang-kadang soal jadwal komisi di DPR untuk jangka waktu seminggu gitu ya,” imbuhnya.
Ia menilai sikap dan ekspresi DPR kala itu menguatkan adanya relasi transaksional antara DPR dengan mitra kerja dalam hal ini KPU. “Dan saya sangat yakin jadwal-jadwal rapat itu sudah diberitahukan oleh DPR ke mitra-mitra mereka sebelum mereka kemudian mencantumkan itu di jadwal kerja,” ucap Lucius.
