Usai heboh pegawai hedon, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dihadapkan masalah baru nan serius. Ada 39 anak buahnya rangkap jabatan, alias kemaruk kekayaam. Jelas ini tak sehat.
Temuan dari Tim Data dan Riset Seknas FITRA, terdapat 39 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) rangkap jabatan. Karena menduduki posisi di sejumlah BUMN dan non BUMN.
“Berdasarkan pantauan Seknas Fitra, ada 39 pegawai di Kemenkeu, mulai eselon I dan II yang rangkap jabatan. Sebagian besar menjadi Komisaris di BUMN, anak usahanya dan non BUMN,” kata Gunardi Ridwan dari Tim Data dan Riset Seknas FITRA dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (3/3/2023).
Lalu siapa saja 39 anak buah Sri Mulyani yang nyambi kerjaan di BUMN? Bisa jadi ada yang kaget. Atau malah tertawa karena sudah tahu sejak lama. Karena yang bersangkutan cukup dekat dengan Sri Mulyani, penguasa Kemenkeu.
1. Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan sebagai Komisari PLN
2. Heru Pambudi Sekretaris Jenderal sebagaia Komisari Pertamina
3. Isa rachmatarwata Direktur Jenderal Anggaran sebagai Komisari PT Telkom
4. Suryo Utomo Direktur Jenderal Pajak sebagai Komisari PT SMI
5. Askolani Direktur Bea dan Cukai sebagai Komisaris BNI
6. Rionald Silaban direktur Kekayaan Negara sebagai Komisaris Bank Mandiri
7. Astera Primanto Bhakti Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai Komisaris PT Semen Indonesia Grup
8. Luky Alfirman Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisioner Lembaga Simpan Pinjam (bukan BUMN)
9. Awan Nurmawan Nuh Inspektur Jenderal Kemenkeu sebagai Komisioner PT Penjamin dan Infrastruktur
10. Febrio Nathan Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai komisaris PT Pupuk Indonesia
11. Andin Hadiyanto Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara
12. Sudarto Staff Ahli Organisasi, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi sebagai Komisaris Pegadaian
13. Suminto Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Indonesia Exim Bank
14. Nufransa Wira Sakti Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak sebagai Komisaris Utama di PT Sarana Multigriya Finansial
15. Yon Arsal Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
16. Made Arya Wijaya Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara sebagai komisaris PT Biofarma
17. Rina Widiyani Wahyuningdyah Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan menjabat sebagai komisaris PT Sarana Multigriya Finansial/SMF
18. R. Wiwin IstantiKepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Komisaris PTPN 7
19. Ari Wahyuni Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai Komisaris Jamkrindo
20. Arief Wibisono Kepala Biro Hukum wakil Presiden Komisaris PT PON (Petra Oxo Nusantara)
21. Tio Serepina Siahaan Kepala Biro Advokasi sebagai Komisaris Utama PT Geodipa energi
22. Rukijo Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta)
23. Sugeng Wardoyo Kepala Biro Umum sebagai Komisaris PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
24. Hidayat Amir Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I
25. Agung Kuswandono Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia
26. Rofyanto Kurniawan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai Komisaris PT ASABRI
27. Chalimah Pujihastuti Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman sebagai Komisaris PT POS
28. Dedy Syarif Usman Sekretaris DJKN sebagai Komisaris PT Waskita Karya TBK
29. Encep Sudarwan Direktur Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagai Komisaris Askrindo
30. Dwi Pudjiastuti Handayani Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai Komisaris Indonesia Re
31. Wawan Sunarjo Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga sebagai Komisaris PT Surveyor Indonesia
32. Lisbon Sirait Direktur Sistem Penganggaran sebagai Anggota Dewan Pengawas LLP-KUKM
33. Sudarso Inspektur V sebagai Komisaris PT Barata Indonesia
34. Meirijal Nur Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sebagai Komisaris Indosat
35. Joko Prihanto Direktur Lelang sebagai Komisaris PT Karaba Digdaya (bukan BUMN)
36. Mariatul Aini Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Komisaris PT Penjamin dan Infrastruktur
37. Bhimantara Widyajala Direktur Kapasitas Pelaksana Transfer sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance
38. Heri Setiawan Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebagai Komisaris PT Geodipa energi
39. Adi Budiarso Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) sebagai Komisaris PT Sucofindo
Ya, jelas ini tak adil. Pegawai eselon I dan II di Kemenkeu gajinya sudah jumbo, menjadi berlipat lagi lantaran ‘side job’ sebagai komisaris BUMN.
Ambil contoh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo yang baru saja disorot karena hobinya menunggangi moge Harley Davidson, gajinya
Rp123.276.200 per bulan. Dia nyambi sebagai komisaris PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero/SMI). Di BUMN ini, Suryo digaji lebih gede lagi.
Atau Wakil Menkeu, Suahasil Nazara yang terkuak rangkap jabatan sebagai Komisaris PLN. Gaji per bulan yang dikantongi Nazara sebesar Rp121.601.200 per bulan. Sedangkan kerjaan sebagai Komisaris PLN, Nazara kebagian remunerasi hingga miliaran. Wow.
Iwan Purwantono
