Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Nyamuk menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin, (18/12/2023). Aksi ini bukan sekadar protes biasa; para demonstran menuntut agar nyamuk Wolbachia, yang telah disebar sebagai bagian dari program pemerintah untuk mengendalikan demam berdarah dengue (DBD), dilepas di rumah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
Protes ini dipicu oleh kekhawatiran yang berkembang di kalangan masyarakat terhadap penyebaran nyamuk Wolbachia di Bandung. Menurut Ketua Majelis Adat Sunda, Ari Mulia Subagja, yang diwawancarai oleh TribunJabar.id, keputusan pemerintah untuk menyebarkan nyamuk ini dianggap belum sepenuhnya dipahami oleh warga.
“Masyarakat merasa cemas dan belum mendapatkan sosialisasi yang memadai tentang dampak jangka panjang dari program ini,” ujar Ari sebagaimana dikutip dari inilah koran.
Dalam unjuk rasa tersebut, warga mengekspresikan kekhawatiran mereka bahwa nyamuk Wolbachia bisa membawa konsekuensi negatif. Mereka bahkan meminta agar nyamuk-nyamuk tersebut ditangkap kembali dan diisolasi di rumah Menkes.
“Ini adalah cara kami untuk menekankan pentingnya pengujian lebih lanjut dan transparansi penuh dalam program pemerintah,” tambah Ari.
Sementara itu, Camat Ujungberung, Abriwansyah Fitri, menjelaskan bahwa Bandung, khususnya Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, adalah salah satu dari beberapa lokasi di Indonesia yang dipilih untuk penyebaran nyamuk Wolbachia.
“Kami memahami kekhawatiran warga dan telah berupaya memberikan informasi yang akurat,” kata Abriwansyah.
Unjuk rasa ini menyoroti perlunya dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat terkait proyek-proyek kesehatan publik besar seperti penyebaran nyamuk Wolbachia. Walaupun tujuannya adalah untuk mengurangi risiko DBD, program ini tampaknya memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat sepenuhnya.
