Target penurunan angka kemiskinan ekstrim nol persen di tahun 2024 mendekati batas akhir, yang saat ini masih 1,12 persen. Artinya, masih perlu kerja keras untuk menguatkan koordinasi lintas lemabaga sehingga dapat menurunkan kemiskinan di berbagai sektor.
Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko mengimbau seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga. Hal itu sejalan dengan target dan strategi pemerintah dalam percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem (PPKE).
“Saya minta seluruh pihak betul-betul serius untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor,” kata Moeldoko seperti mengutip pernyataannya secara virtual, Senin (24/7/2023).
Moeldoko menyampaikan pemerintah sangat yakin strategi besar yang disusun Presiden RI, Joko Widodo dapat mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024.
Moeldoko merujuk pada hasil survei Badan Pusat Statistik RI (BPS) pada Maret 2023 memperlihatkan tingkat kemiskinan ekstrem berada pada angka 1,12 persen.
“Angka ini turun jauh sebesar 0,62 persen jika dibandingkan September 2022 dan penduduk miskin Indonesia juga turun berdasarkan survei BPS pada bulan Maret tahun ini,” katanya.
Untuk memperkuat kebijakan ini, Moeldoko menjelaskan, Presiden Jokowi bahkan telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) sebagai dasar hukum pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Strategi itu meliputi tiga langkah utama, yakni pertama pengurangan beban pengeluaran melalui berbagai kebijakan seperti pemberian bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), subsidi, serta jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kemudian kedua, melalui program peningkatan pendapatan masyarakat, antara lain lewat peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembiayaan ultra mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), perhutanan sosial, dan pahlawan ekonomi nusantara (Pena) Kementerian Sosial.
“Yang ketiga, pengurangan kantong kemiskinan seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan perbaikan jalan,” ujar Moeldoko.
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko menekankan agar seluruh jajaran K/L rajin turun ke lapangan untuk mengikuti perkembangan atas keberhasilan strategi PPKE.
“Kurangi rapat-rapat di hotel dan perbanyak turun ke lapangan untuk melihat perkembangan yang sesungguhnya,” katanya.
Wahid Ma’ruf
