Market

Transisi Energi Wajib, DPR: Tapi Sulit Terwujud

Proses pembangunan berkelanjutan yang dimulai dengan melakukan transisi energi membutuhkan anggaran cukup besar. Negara maju saja yang menjanjikan hibah hingga Rp310,7 triliun hanya terwujud Rp1,9 triliun.

Menurut anggota Komisi VII DPR, Sartono, tren transisi energi kian berat karena kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. “Jadi, proses transisi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi bersih yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan akan sulit diwujudkan,” katanya kepada inilah.com, Selasa (22/8/2023).

Transisi energi dimulai sebagai hasil dari rangkaian acara KTT G20 di Bali November 2022 lalu. Saat itu, Indonesia mendapatkan pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP). Pendanaan ini didapat dari negara International Partners Group (IPG) yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Perancis, Jerman, Italia, Norwegia dan Inggris.

Total pendanaan JETP yang dijanjikan negara-negara tersebut sebesar US$20 miliar atau setara dengan sekitar Rp310,7 triliun dengan kurs Rp15.324 per dolar AS.

Transisi energi bertujuan, lanjut Sartono, untuk mengatur penggunaan energi terhadap dampak jangka pendek maupun panjang energi fosil, demi terwujudnya Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mengacu pada pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan semua.

Ini melibatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan stabil. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang diuntungkan dalam proses transisi energi, tentu semua negara tanpa terkecuali, baik negara pendana maupun negara penerimaan pendanaan akan tetap diuntungan dari posisi yang berbeda.

“Sementara polusi udara yang saat dialami wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi contoh bahwa kita sedang berkejaran waktu dengan efek dari perubahan iklim,” katanya Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan.

Maka dari itu, proses transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi bersih bukan merupakan pilihan namun menjadi sebuah kewajiban.

Back to top button