Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menolak kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) yang dinilai akan merugikan nelayan. Dia menjanjikan bakal menghadirkan kebijakan berpihak kepada para nelayan apabila duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Apakah kebijakan sekarang membesarkan yang kecil? Tidak. Kebijakan penangkapan ikan terukur kami tidak setuju. Kami membuat regulasi yang membuat nelayan tradisional bisa melaut dengan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk hidup sejahtera.” kata Anies dalam keterangannya dikutip Jumat (29/12/2023).
Anies mengemukakan hal itu saat berdialog dengan masyarakat dan nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.
Kebijakan PIT sendiri tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023. Kebijakan itu bermakna penangkapan ikan terukur yang terkendali dan proporsional dilakukan di zona PIT. Hal ini berdasarkan kuota penangkapan ikan yang disebut bertujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, kebijakan itu dinilai akan merugikan nelayan kecil maupun tradisional. Pasalnya, jika diterapkan, kebijakan berbasis kuota tersebut hanya akan menguntungkan industri perikanan.
Pemerintah sendiri melalui surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian memutuskan untuk menunda kebijakan PIT. Semula akan mulai diberlakukan mulai tahun 2024, tetapi diputuskan akan dilaksanakan pada musim penangkapan ikan tahun 2025. Salah satunya mempertimbangkan faktor kesiapan pelaksanaan. Kemudian masa transisi dan masukan dari pemangku kepentingan agar perbaikan tata kelola perikanan tangkap dapat berdampak pada keberlanjutan aspek biologi, ekologi, sosial, dan ekonomi.
Lebih lanjut, Anies menjelaskan, prinsip dalam menyusun kebijakan yang mengedepankan keadilan. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi semua pelaku usaha.
“Di sektor perikanan ada yang besar ada yang kecil. Prinsipnya membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar tidak perlu dimusuhi,” kata Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu melempar janji akan melibatkan para nelayan saat membuat keputusan. Ia pun mengakui soal kebutuhan nelayan terhadap solar.
“Di mana-mana setiap kali saya ke kampung nelayan selalu keluhannya solar. Padahal, 40-50 persen komponen biaya nelayan itu untuk solar. Kita sudah tahu nelayan membutuhkan solar. Insya Allah kita buat aturan yang memudahkan. Kita buat agar ada SPBN yang dekat dengan kampung nelayan. Prinsipnya akses BBM di laut, semudah BBM di daratan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anies mengaku heran, izin bagi nelayan kecil untuk melaut selama ini terlalu berbelit-belit.
“Izin untuk nelayan melaut ternyata ada banyak. Hitungannya kami ada 32 perizinan dan melibatkan 8 instansi pemerintah. Mengapa usaha besar dibuat izinnya mudah. Kenapa yang kecil selalu dipersulit? Kami ingin izin dibuat sederhana seperti yang telah kami buat di Jakarta,” ujar Anies menegaskan.
