Seluruh kepala daerah se-Indonesia diminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menangani korban bencana gempa.
Demikian Imbauan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) bernomor 900.1.1/8479/SJ. Dalam surat itu, Tito berharap seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota mau memberi bantuan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).
“Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Tito dalam surat tersebut.
Dalam surat yang diteken pada tanggal 28 November 2022 itu, Tito menjelaskan berbagai regulasi yang menjadi landasan Pemda, terkait memberikan bantuan kepada Pemkab Cianjur. Salah satunya, peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Pada Pasal 28 ayat (4) dinyatakan bahwa pemda dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).
Regulasi lainnya berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Pasal 166 menyebutkan bahwa pemda mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
Terdapat pula Pasal 67 yang menegaskan bahwa belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan tujuan lainnya.
“Tujuan tertentu lainnya adalah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Hal ini termasuk bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur penerima bantuan keuangan untuk penanganan masyarakat terdampak bencana alam,” jelasnya.
