Tingkatkan Mutu Pemilu 2024, KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), dan Forum Rektor terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

Ketiga asosiasi ini juga akan mengalirkan dukungan kepada KPU melalui deklarasi secara simbolis untuk menyongsong Pemilu 2024. Hal ini disampaikan pada kegiatan bertajuk ‘Catatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum: Menyongsong Pemilihan Umum Tahun 2024’.

Pantauan Inilah.com di lokasi, penandatanganan nota kesepahaman langsung dihadiri Ketua AIPI Alfitra Salam, Wakil Ketua 2 MIPI Siti Zuhro, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, dan  Rektor Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin.

“Kami menyadari KPU tidak bisa bekerja sendiri, kami memohon bantuan dukungan bekerja sama berbagai macam lembaga profesi keilmuan, AIPI, APHTN-HAN, MIPI, dan perwakilan perguruan tinggi,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari di Gedung KPU, Kamis.

Menurut dia, peran asosiasi profesi keilmuan dan perguruan tinggi begitu penting dalam menyumbangkan tinjauan kritis terhadap kebijakan maupun jalannya tahapan Pemilu 2024.

“Melalui berbagai macam forum saya berharap dukungan dalam menjalankan Pemilu untuk membantu merumuskan kebijakan agar kebijakan yang dilahirkan dibantu dengan terangnya ilmu pengetahuan,” ungkapnya.

Terlebih, ia juga menerangkan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan 24 universitas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan KPU melalui pendidikan lanjut pascasarjana. Terutama, dalam disiplin ilmu kepemiluan, hukum kepemiluan, teknologi informasi, dan tata kelola keuangan kepemiluan.

“Program S2 tata kelola Pemilu kerja sama dengan kesekjenan KPU di seluruh wilayah Indonesia untuk peningkatan kapasitas SDM. Karena kita menyadari tidak semua pegawai KPU belajar kepemiluan, padahal core business, urusan utama kita yaitu kepemiluan, bekal keilmuan penting dalam peningkatan kapasitas personil dan adanya daya dukung peningkatan kapasitas kelembagaan,” jelas Hasyim.

“Kami juga merintis S2 IT dengan ITB karena di salah satu misi KPU itu ditentukan bahwa KPU mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan layanan kepemiluan. Dan kita juga kerja sama untuk program S2 hukum kepemiluan di Universitas Diponegoro, Semarang,” lanjut dia.

Selain itu, dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana Pemilu, KPU merajut kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia untuk menyediakan pendidikan lanjut terkait tata kelola anggaran kepemiluan.

“Kami mengelola uang sekian besar dan unit kerja KPU besar di antara yang lain. Maka dibutuhkan tenaga terampil, memiliki tata kelola keuangan menjadi sesuatu yang penting. Termasuk inspektorat juga untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan,” ungkapnya.

Untuk itu, Hasyim berharap dapat terus menjaga ritme kerja sama dengan perguruan tinggi dan sejumlah asosiasi profesi keilmuan untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.

“Kepada perguruan tinggi kerja sama dan asosiasi profesi dalam hal ini AIPI, MIPI, APHTN-HAN, ini bagian dari bersinergi untuk meningkatkan kapasitas individu dan lembaga serta kualitas kepemiluan di Indonesia,”tuturnya.