Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengatakan keberadaan partai politik (parpol) masih penting dalam praktik demokrasi di Indonesia mengingat jumlah penduduknya yang mencapai 270 juta lebih jiwa, dan wilayahnya yang luas.
“Tidak mungkin kita 100 juta lebih rakyat kumpul untuk ambil keputusan, (itu) harus diwakilkan. Nah ini wakil itu disaring melalui organisasi yang namanya partai politik,” kata Prabowo dalam rekaman yang disebarkan oleh Humas Kemhan RI, Jumat (30/6/2023).
Prabowo menyadari bahwa saat ini kepercayaan publik terhadap parpol turun. Maka hal itu menjadi tanggung jawab bagi seluruh kader parpol manapun, sekaligus pimpinan parpol, untuk bisa mengembalikan tingkat kepercayaan rakyat.
Selain parpol, menurut Prabowo sistem politik di Indonesia harus juga dibenahi secara keseluruhan. “Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, PR, karena demokrasi itu dilaksanakan, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui partai politik. Jadi kalau partai politik sekarang kurang dipercaya oleh rakyat, ini tantangan dan PR bagi pimpinan partai politik dan kader-kader partai politik untuk memperbaiki hal itu,” jelasnya.
Terkait sistem politik, Prabowo menyoroti mahalnya ongkos politik di Indonesia. Ia pun mencontohkan sistem politik di beberapa negara, misalnya Inggris, tiap calon anggota parlemen yang mencalonkan diri kemungkinan hanya mengeluarkan sekitar Rp7–10 juta dari uang pribadinya. Sementara di Indonesia, ongkos politiknya lebih dari itu.
“Berarti sistem politik kita tidak membawa negeri ini menjadi maju, hebat, makmur, tetapi bisa merusak negara ini sendiri. Makanya, kita harus berani mengkaji. Nanti ini harus ada semua pimpinan, semua stakeholder, partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, tokoh intelektual semua harus duduk mengkaji, dan bagaimana apa yang ingin kita perbaiki,” ungkap Prabowo.
Terlepas dari itu, Prabowo menunjukkan keyakinannya partai politik tetap harus dipertahankan dalam sistem demokrasi dan sistem politik di Indonesia, meskipun ada beberapa kader partai kena kasus korupsi.
“Ada kaderisasi berhasil, ada kaderisasi gagal. Kita sekolah saja tidak semua lulus dengan summa cum laude. Ada yang lulus dengan hanya (nilai) rata-rata. Ada yang bahkan tidak lulus, tetapi kalau yang tidak lulus atau katakanlah ada yang melanggar, ada yang plagiat, ada yang nyontek dan sebagainya, tidak berarti pendidikan harus ditutup. Sistemnya kita perbaiki, kaderisasi diperbaiki, seleksinya diperbaiki,” tandasnya.
Diketahui, lembaga Public Opinion and Policy Research (Populi) Center dalam hasil surveinya untuk periode Juni 2023 menunjukkan partai politik menempati urutan ke-10 atau terbawah untuk lembaga-lembaga yang dipercaya publik. Mayoritas responden yaitu 85,7 persen dari 1.200 orang paling percaya terhadap TNI, sementara untuk partai politik hanya 59,3 persen responden.
Muhammad Reza Panangian
