Rencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun jalan tol lingkar Solo, naga-naganya bakalan kandas. Tiga bupati menolak keras proyek yang dikhawatirkan menggerus sawah petani.
Menyikapi perkembangan ini, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Jokowi masih optimis proyek tersebut masih bisa diwujudkan. Hanya saja, seluruh pihak perlu duduk bareng untuk membahasnya.
Termasuk Bupati Karanganyar, Juliyatmono; Bupati Klaten, Sri Mulyani; dan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani yang selama ini kompak menolak, menurut Gibran harus diajak bicara. “Yo wis dibicarakan dhisik to,” kata Gibran, dikutip Jumat (6/1/2023).
Menurut Gibran, penolakan dari tiga bupati yang daerahnya terkena proyek tol lingkar Solo, adalah hal yang wajar. Setiap pembangunan infrastruktur selalu melahirkan hal yang positif dan negatif. Termasuk melahirkan kelompok yang menolak maupun yang mendukung. Namun, semuanya perlu bertemu guna mencari titik temu. “Yang namanya pembangunan infrastruktur selalu ada pro dan kontra. Ada give and take-nya,” kata Gibran.
Selanjutnya dia mengatakan bahwa sejumlah pejabat di Kementerian PUPR rajin menyambangi daerah guna mensosialisasikan rencana tol lingkar Solo. “Udah dijadwalkan kok. Dari bina marga, dirjen-dirjen yang ngurusi jalan tol itu biar muter ke Sukoharjo, Klaten, dan Karanganyar baru nanti ketemu saya,” kata Gibran.
Namun, Gibran termasuk kelompok yang mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol. Dia menilai, infrastruktur punya peran penting dalam menopang perekonomian suatu daerah. “Pasti dong (menguntungkan). Sekarang kan masih proses. Kan proyek ini, enggak buru-buru juga,” terangnya.
Mengingatkan saja, alasan Bupati Juliyatmono menolak karena jalan tol lingkar Solo akan mematikan perekonomian daerah yang terkena proyek tersebut. Sedangkan Bupati Sri Mulyani beralasan ,luasan sawah berkurang karena dijadikan jalan tol. Kekhawatiran yang sama disampaikan Bupati Etik bahwa lahan sawah dilindungi (LSD) bakal tergerus bila proyek tol lingkar Solo direalisasikan.
Penolakan tiga bupati itu wajar karena khawatir ribuan hektare sawah menjadi tumbal pembangunan infrastruktur. Apalagi, selama ini, ketiga kabupaten itu adalah lumbung pangan bagi provinsi Jawa Tengah.
