Wapres Ma’ruf Kritik Dana Kemiskinan Rp500 Triliun untuk Rapat dan Perjalanan Dinas

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin merasa risih dengan informasi yang berkembang bahwa dana kemiskinan Rp500 triliun habis untuk membiayai rapat dan perjalanan dinas.

Menurut Wapres Ma’ruf, penggunaan dana pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran. Pernyataan ini merespons pengakuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Anas tentang dana kamiskinan Rp500 triliun raib hanya untuk biaya perjalanan dinas dan rapat di hotel mahal.

“Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menteri PAN dan RB itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya biaya perjalanan studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” kata Wapres Ma’ruf dikutip dari kanal YouTube Wakil Presiden RI, Jakarta, Sabtu (4/2/2023).

Ia menjelaskan, anggaran penanggulangan kemiskinan digunakan untuk dua program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Dua (anggaran) itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” tambahnya.

Anggaran kemiskinan disebut wajar, kata Wapres Ma’ruf, apabila jumlahnya besar. Yang terpenting, bagaimana menggunakan anggaran itu agar tepat sasaran, koordinasi program dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga. “Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pintanya.

Di sisi lain, Wapres Ma’ruf mengatakan, pemerintah memiliki target yang berat yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024. Karena itu, penggunaan anggaran harus lebih efisien. “Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” pesannya.

Menteri PANRB Azwar Anas sempat mengungkapkan anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga hingga Rp500 triliun habis hanya untuk kegiatan rapat hingga studi banding. Artinya, anggaran yang harusnya dipergunakan untuk menekan kemiskinan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

“Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” kata Anas, Minggu (29/1).

“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” imbuhnya.