Beijing terus berusaha meyakinkan dunia bahwa wilayah Xinjiang telah berubah. Namun kenyataannya warga Muslim Uighur terus menderita. Dunia seakan terlena dengan gambaran Xinjiang yang indah dari Tiongkok dan melupakan nasib warga Muslim Uighur di wilayah itu.
Selama kunjungannya ke provinsi Xinjiang di barat laut China pada 26 Agustus lalu, Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan bahwa wilayah Uighur yang mayoritas penduduknya beragama Islam menikmati “stabilitas sosial yang telah dicapai dengan susah payah”, dan sedang bergerak menuju “persatuan, harmoni, dan kemakmuran”.
Gambaran “Xinjiang yang indah” yang dibicarakan Xi sangat kontras dengan laporan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR). Laporan OHCHR yang dirilis tahun lalu menyimpulkan bahwa sejak 2017, pemerintah Tiongkok telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap jutaan warga Uighur dan warga Turki lainnya di Xinjiang, pelanggaran yang begitu sistematis dan meluas sehingga “mungkin merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Menurut laporan BBC, etnis Uighur berbicara dengan bahasa mereka sendiri yang mirip bahasa Turki. Mereka juga memiliki budaya yang dekat dengan etnis lain di negara-negara Asia Tengah. Populasi mereka kurang lebih sekitar 12 juta jiwa, mendominasi wilayah Xinjiang. Sehingga daerah tersebut dikenal sebagai Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR). Selain etnis Uighur juga ada etnis Turki yang diam di wilayah ini.
Maya Wang, Peneliti senior Tiongkok di Human Rights Watch mengutip Al Jazeera mengungkapkan, pihak berwenang Tiongkok telah lama bersikeras bahwa wilayah tersebut baik-baik saja, namun mereka mengontrol akses ke wilayah tersebut dengan ketat. Hal ini menyulitkan pengamat luar untuk mendapatkan gambaran lengkap, namun informasi tentang apa yang terjadi di Xinjiang masih bocor.
“Pada puncak kampanye hukumannya di wilayah tersebut – yang disebut ‘Kampanye Pukulan Keras Melawan Terorisme dan Ekstremisme’ – pemerintah Tiongkok secara sewenang-wenang menahan dan memenjarakan sekitar satu juta warga Uighur, Kazakh, dan lainnya di ‘kamp pendidikan ulang politik’, pusat penahanan formal, dan penjara,” katanya.
Dalam wawancara dengan Human Rights Watch, warga menggambarkan polisi datang membawa daftar nama, menangkap warga Uighur dan warga Turki lainnya dari jalanan atau dari rumah mereka – terkadang di tengah malam – dan menghilangkan mereka secara paksa. Mereka yang menjadi sasaran sering kali ditahan karena tindakan biasa dan sah, seperti menghadiri pemakaman tetangga secara Islam atau menggunakan aplikasi telepon seluler yang tidak disukai pemerintah.
Di beberapa bagian Xinjiang, seluruh keluarga Turki dihilangkan atau diambil secara paksa, orang dewasa ditahan dan anak-anak ditahan di “panti asuhan” yang dikelola negara dengan tujuan untuk menghilangkan budaya dan identitas mereka. Ada laporan penyiksaan, pemerkosaan dan kematian dalam tahanan.
Bahkan mereka yang tidak ditahan pun sangat menderita. Pihak berwenang telah menyita paspor, memasang sistem pengawasan massal berteknologi tinggi di ruang publik, dan menjadikan penduduknya pekerja paksa serta kampanye indoktrinasi politik yang mencekik.
Laporan PBB, yang memvalidasi pernyataan mengerikan ini, mendorong perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perlakuan buruk Beijing terhadap warga Uighur. Meskipun pada bulan Oktober tahun lalu Beijing berhasil meningkatkan upaya negara-negara lain untuk memperdebatkan laporan tersebut di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kekhawatiran internasional terhadap kawasan ini terus meningkat.
Minim Informasi Soal Xinjiang
Maya Wang kembali mengungkapkan, jurnalis independen yang berhasil menyelinap ke Xinjiang menemukan bahwa beberapa kamp pendidikan ulang politik telah ditutup, meskipun tidak ada perhitungan publik mengenai berapa banyak kamp yang telah ditutup.
Pada pertengahan tahun 2022, Human Rights Watch memperkirakan hampir setengah juta warga Uighur dan masyarakat Turki lainnya masih berada di penjara. Masih belum ada indikasi pembebasan massal dari penjara.
Banyak warga Uighur di luar negeri masih tidak dapat menghubungi keluarga mereka atau menerima kabar tentang keberadaan atau kesejahteraan mereka. Seorang warga Uighur baru-baru ini mengatakan, “Bagi saya, Xinjiang akan menjadi hal yang normal jika saya dapat berbicara dengan keluarga saya lagi.” Beberapa orang mengetahui orang-orang terkasihnya telah meninggal setelah berbulan-bulan, terkadang bertahun-tahun setelah kejadian.
Penduduk Xinjiang dan wisatawan dari wilayah lain di Tiongkok telah memposting sedikit informasi yang menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah membatalkan beberapa tindakan keamanan yang mengganggu, dengan menggambarkan lebih sedikit pos pemeriksaan polisi dan pemeriksaan keamanan yang kurang ketat.
Namun pemeriksaan tersebut masih sering dilakukan terutama di hotel dan mall. Pembelian bahan bakar masih mengharuskan pengemudi untuk menunjukkan beberapa dokumen identitas dan menjalani pengenalan wajah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu netizen Uighur – yang jarang ditemukan di forum online Tiongkok –: “Pada dasarnya jika Anda terlihat seperti etnis minoritas, mereka akan mencari Anda [di pos pemeriksaan] … Terkadang saya merasa sangat buruk, saya merasa tidak dihargai.”
Postingan online pemerintah menunjukkan bahwa pihak berwenang terus menjalankan program wajib di seluruh wilayah yang dikenal sebagai fanghuiju (kunjungan, manfaat, dan berkumpul). Hal ini mengharuskan pejabat “dipasangkan” dengan keluarga Turki untuk mengindoktrinasi dan mengawasi mereka, seringkali di rumah mereka sendiri, untuk memastikan bahwa “kelompok etnis bersatu seperti sebuah keluarga”. Pihak berwenang Xinjiang masih mempublikasikan foto dan video yang dimaksudkan untuk menunjukkan keluarga minoritas yang “bersyukur” menerima para pejabat, makan dan berdansa bersama mereka.
Sinisasi Islam
Pada akhir tahun 2021, Beijing mengganti sekretaris partai Xinjiang, Chen Quanguo, yang memelopori penindasan, dengan Ma Xingrui, yang memerintah wilayah Guangdong. Namun Ma terus menempatkan pemaksaan asimilasi terhadap warga Uighur dan Turki sebagai inti kebijakannya.
Pidatonya pada bulan November 2022 di sidang pleno Partai Komunis Xinjiang menekankan upaya “kontraterorisme” yang berkelanjutan. Laporan tersebut menekankan “sinisasi” Islam, sebuah kampanye yang melibatkan pengetatan kontrol ideologis pemerintah atas agama, dengan – antara lain – menafsirkan ulang Al-Quran sesuai dengan “nilai-nilai sosialis”.
Maya Wang melanjutkan, pemerintahannya juga telah memulai program baru untuk secara paksa menghilangkan budaya dan identitas Turki. Salah satunya adalah “menggunakan budaya untuk menyehatkan Xinjiang”, yang bertujuan untuk memastikan warga Uighur memiliki “pandangan yang benar” dan mengidentifikasi diri dengan budaya Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok. Cara lainnya adalah memastikan bahwa “semua kelompok etnis terintegrasi”, yang bertujuan untuk merekayasa ruang campuran etnis, termasuk kawasan pemukiman.
Pemerintah Tiongkok telah berusaha meyakinkan dunia bahwa Xinjiang telah maju, bahwa mereka telah berhasil meredam kerusuhan internal dan kini fokus pada pembangunan ekonomi. Dan hal ini juga memastikan bahwa warga Uighur – yang terisolasi, terintimidasi, dan dibungkam – tidak mampu menentang narasi ini.
Dunia Mengabaikan Xinjiang
Beberapa negara demokratis telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pelanggaran di Xinjiang, dan telah mencoba untuk membawa masalah ini ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Namun tindakan nyata lainnya masih jarang dilakukan: hanya segelintir pejabat Xinjiang yang telah dijatuhi sanksi, dan hanya Amerika Serikat yang mengadopsi undang-undang yang melarang produk yang diproduksi di wilayah tersebut karena adanya kerja paksa.
Namun tampaknya sebagian besar dunia mengabaikannya. Para pemimpin politik dari seluruh dunia telah melanjutkan pertemuan dengan para pejabat tinggi Tiongkok setelah pandemi COVID-19 berakhir tanpa menantang mereka secara terbuka atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Xinjiang. Inilah yang diinginkan Beijing: agar pelanggaran HAM di Xinjiang dilupakan.
Itulah sebabnya, masih menurut Maya Wang, negara-negara yang peduli harus melipatgandakan upaya penyelidikan internasional independen terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Tiongkok, yang harus mengidentifikasi pejabat yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Mereka harus menerapkan larangan visa dan perjalanan lainnya yang terkoordinasi, dan memberikan sanksi individual yang ditargetkan.
Mereka juga harus mengajukan kasus pidana dalam negeri terhadap para pejabat tersebut berdasarkan prinsip “yurisdiksi universal”, yang memungkinkan kejahatan internasional berat untuk dituntut oleh negara mana pun, di mana pun kejahatan tersebut dilakukan. “Dan mereka harus secara sistematis mendokumentasikan orang-orang yang ditahan dan dipenjarakan secara sewenang-wenang di Xinjiang, menekan Beijing untuk membebaskan mereka, dan menyatukan kembali keluarga mereka,” tambahnya.
Komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, Volker Türk, yang pada bulan Maret menyatakan perlunya “tindak lanjut yang nyata” atas rekomendasi laporan kantornya, harus dengan jelas menguraikan langkah-langkah berikutnya. Di antara langkah-langkah lainnya, kantornya harus terus memantau dan melaporkan situasi di Xinjiang, terus memberikan informasi kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan mendukung mereka yang mencari orang-orang tercinta mereka yang hilang.
Langkah-langkah ini sama mendesaknya dengan tahun lalu. Pemerintah yang tidak menghadapi konsekuensi serius atas pelanggaran besar-besaran justru semakin berani melakukan lebih banyak pelanggaran. Apa yang bisa terjadi setelah berlanjutnya impunitas di Xinjiang?
