Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai kebocoran data pemilih Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepatutnya tidak terjadi. Kebocoran itu sendiri dipandang lebih kental motif politis ketimbang bisnis.
“Publik melihatnya ke arah politis. Sekarang tahun politik, bukan tahun bisnis,” kata Adi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (30/11/2023).
Pernyataan Adi sekaligus menepis pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyebut kebocoran data pemilih ini bermotif bisnis.
Adi pun menyebut kebocoran itu sangat tragis dan miris. Hal ini menjadi peringatan tersendiri bagi KPU untuk segera mengantisipasi kerentanan peretasan.
“Di tengah isu kecurangan pemilu 2024 yang kian keras, KPU harus memberi rasa aman bahwa website mereka harus aman dari segala anacaman peretasan,” ujarnya.
Terlebih lagi, KPU adalah penyelenggara pemilu, yang tentu bertanggung jawab atas setiap perangkat pemilu.
“Hidup mati pemilu ada di KPU, jangan sampai diretas oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang bisa mengacaukan pemilu,” ujar Adi menegaskan.
