Calon Wakil Presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut bahwa dirinya tidak akan menolak ajakan komunikasi yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Menurutnya, sebagai sesama elite politik komunikasi harus terus terjalin meskipun berbeda pandangan politik.
“Ya pokoknya sebagai sesama, jangan memutus silaturahmi kepada semua kandidat, jangan memutus silaturahmi, jangan memutus tali persahabatan,” kata Cak Imin saat ditemui di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu malam (19/11/2023).
Akan tetapi, terkait dengan ajakan tersebut, Cak Imin mengaku hingga saat ini baik Hasto maupun petinggi PDIP lainnya belum melakukan komunikasi dengan dirinya. Padahal, Hasto menyebut bahwa pihaknya memiliki nasib yang sama dengan pasangan capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar (AMIN) soal mengalami tekanan-tekanan menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.
“Belum ada komunikasi,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sebelumnya, Hasto mengatakan pihaknya membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024.
Hasto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho, namun juga dalam instrumen hukum dan kekuasaan. Hasto menyebut hal ini juga disepakati oleh AMIN.
“Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan,” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).
Hasto juga mengaku prihatin terhadap tekanan dari luar negeri yang menyebutkan kemunduran demokrasi Indonesia. Menurutnya, politik jujur dan adil tak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi.
“Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin,” ujar Hasto.
