Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut saat ini masyarakat banyak yang lebih membutuhkan kesejahteraan ketimbangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang sudah dapat dipastikan menelan biaya banyak.
Hal ini ia sampaikan merespon pernyataan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo yang menyentil pihak-pihak yang disebutnya tidak komitmen dan menentang pemindahan serta pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Soal setuju atau tidak setuju soal IKN itu hal wajar dong. Banyak yang tidak setuju karena IKN itu bukan keinginan rakyat,” kata Ujang saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Ujang juga merespon soal dugaan omongan tersebut diarahkan kepada kubu oposisi. Menurutnya, bukan hanya kubu oposisi saja yang selalu mengkritik pembangunan IKN, melainkan banyak pula tokoh bangsa dan publik yang menolak IKN melalui penandatangan petisi-petisi.
“Jadi sejatinya walaupun sudah diputuskan dengan undang-undang, undang-undang itu pembuatan antara pemerintah dengan DPR, yang sesungguhnya bertolak belakang dengan keinginan rakyat,” jelas Ujang.
Ia menilai omongan Ganjar tersebut sudah sudah sangat jelas ditujukan kepada tokoh yang menentang keberlanjutan IKN seperti bacapres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Ujang mengatakan, Ganjar ingin memunculkan kesan bahwa koalisi perubahan seolah dianggap tidak akan melanjutkan IKN jika mereka menang dalam pilpres mendatang. “Memang secara sirat gitu ya kepada Anies (dan) AHY dan koalisi perubahan, yang berbeda 180 derajat dengan kubu Ganjar ingin melanjutkan,” ucap Ujang.
Ia menekankan, saat ini rakyat tidak butuh Ibu Kota Negara baru, mereka lebih membutuhkan lapangan pekerjaan, pendidikan yang layak, kesehatan gratis dan lainnya yang mampu menunjang kesejahteraannya. Oleh karenanya, ia menilai pernyataan Ganjar itu sebagai upaya mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Jadi sangat clear sangat jelas arahnya kepada Anies Baswedan dan AHY yang memang dianggap dari kelompok oposisi,” pungkas Ujang.
Di lain sisi, Ujang juga menilai Indonesia sebagai negara penganut demokrasi tidak bisa menafikkan bahwa pemenang pemilu adalah yang berkuasa, dan berhak menentukan lanjut atau tidaknya suatu program. “Demokrasi itu siapa yang berkuasa, ya dia yang menang. Dia yang bisa melanjutkan pembangunan,” ujar Ujang.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo pihak-pihak yang tidak komitmen dan menentang pemindahan serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Ia mengingatkan bahwa proyek IKN ini sudah menjadi undang-undang (UU) yang mengikat dan harus dituntaskan.
“IKN sudah jadi undang-undang kok masih ada yang tidak commit?,” kata Ganjar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).
Sayangnya, Ganjar tidak menjelaskan secara detail pihak mana yang ia maksud tidak berkomitmen dengan pemindahan dan pembangunan IKN. Ia hanya menegaskan, bahwa amanat UU harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik. “Kalau sudah jadi undang-undang itu kewajiban siapapun harus melaksanakan lho. Karena sumpahnya itu harus melaksanakan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Vonita Betalia
