Pemerintah Korea Selatan merasa yakin dapat menyelesaikan isu yang hingga saat ini masih menjadi sandungan dalam implementasi proyek pengembangan jet tempur bersama dengan Indonesia.
“Saya sangat berharap kedua negara bisa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek itu dengan baik dan sukses,” kata Direktur Asia Tenggara I Kementerian Luar Negeri Korsel Kwak Jeong-yeol kepada sejumlah wartawan Indonesia di Seoul, pada Senin (13/5/2024).
Namun, dalam pertemuan dengan delegasi delegasi wartawan Indonesia peserta program ‘Indonesia Next Generation Journalist Network on Kore’a yang diselenggarakan oleh Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia’, Kwak menolak berkomentar lebih jauh mengenai isu kerja sama pertahanan kedua negara.
“Kami di Kementerian Luar Negeri bukan ahli dalam isu itu,” ujar dia.
Meski demikian, Kwak meyakini Kementerian Pertahanan Korsel dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel akan bisa mencari solusi terbaik dengan mitra-mitra mereka di pihak Indonesia untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Saya rasa kedua negara akan sangat bijak untuk bisa menangani masalah ini,” tutur Kwak.
Indonesia telah mengusulkan pengurangan pembayaran untuk proyek pengembangan jet tempur KF-21.
Berdasarkan seorang narasumber yang tidak disebutkan namanya, sebagaimana dilaporkan kantor berita Korsel, Yonhap, Indonesia menyarankan untuk membayar total 600 miliar won (Rp7 triliun) untuk proyek tersebut.
Padahal, awalnya Indonesia setuju untuk membayar sekitar 20 persen dari program senilai 8,1 triliun won (Rp95,8 triliun) yang diluncurkan pada 2015 untuk membangun pesawat tempur supersonik canggih pada 2026.
Pembayaran tersebut disetujui sebagai imbalan atas penerimaan satu model prototipe dan transfer teknologi, serta memproduksi 48 unit di Indonesia.
Namun, Indonesia disebut telah mengusulkan pengurangan jumlah pembayaran untuk transfer teknologi yang lebih sedikit, sebut pejabat itu.
Sejauh ini, tercatat Indonesia telah menyumbang sekitar 300 miliar won (Rp3,55 triliun) untuk proyek tersebut dan gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran, sehingga Korsel mempertanyakan komitmen terhadap kesepakatan antara keduanya.
Merespons proposal tersebut, pihak Korsel mengatakan sedang berkonsultasi erat dengan Indonesia untuk dapat menyelesaikan proyek kerja sama strategis dengan lancar.
Pekan lalu, badan pengadaan barang dan jasa negara di Seoul mengisyaratkan akan menerima usulan Indonesia, dengan mengatakan bahwa mereka akan menyelesaikan keputusannya paling cepat akhir Mei agar tidak menyebabkan penundaan dalam proyek pembangunan KF-21.
“Kami mendorong langkah-langkah untuk menyesuaikan skala transfer teknologi ke Indonesia sejalan dengan pembagian biaya yang disesuaikan,” kata Direktur Jenderal Kelompok Program KF-X DAPA Noh Ji-man, seperti dilaporkan Yonhap.
