Sejumlah tokoh masyarakat Adat Dayak di Pontianak, Kalimantan Barat menemui capres, Ganjar Pranowo. Mereka mengeluhkan persoalan ketimpangan infrastruktur, perkebunan sawit dan pertambangan yang merampas hak ulayat masyarakat.
Pertemuan dua pihak ini berlangsung saat Capres pasangan Mahfud MD ini, menghadiri acara senam bareng di Pontianak, Minggu (26/11/2023) seperti mengutip antara. Mereka dipimpin Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Cornelius Kimha.
Menurut Kimha, ada tiga persoalan krusial yang dititipkan ke Ganjar untuk dipecahkan kelak bila menjadi presiden. Salah satunya adalah persoalan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) selama 90 tahun.
“Jika diperpanjang terus, maka kami masyarakat adat dayak tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak. Karena tidak bisa mengolah hak ulayatnya,” jelas Cornelius.
Tanpa Jabatan Penting
Menurut Kimha, tidak sedikit masyarakat adat Dayak, terutama di Kalimantan Barat yang memiliki gelar. seperti dokter, bahkan professor. Namun, menurut Kimha hingga saat ini tidak ada satu pun orang Dayak yang dipercaya oleh negara dan pemerintah untuk mengerjakan IKN.
“Jangankan untuk menjadi pimpinan puncak, kepala biro dan kepala seksi saja tidak ada, kami pemuda adat Dayak sedikit prihatin,” ungkapnya.
Demikian juga untuk masalah ekonomi di Kalbar, Kimha menegaskan investasi sudah masuk ke masyarakat Dayak. Namun sayang tidak merasakan perbaikan ekonomi yang signifikan. Apalagi berkaitan dengan plasma untuk perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan perusahaan.
Kimha menjabarkan hasil yang diperoleh petani plasma tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk mengelola secara rutin. Kondisi saat ini, petani kebun plasma yang memiliki lahan 1 hektar dengan usia 15 tahun, hanya mendapatkan keuntungan Rp 300 ribu per bulan.
