Pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan tentang hilirisasi nikel yang digagas Presiden Jokowi, efektif mengurangi kemiskinan di daerah. Benarkah?
Dikutip dari akun instagram @luhut.pandjaitan milik Menko Luhut, Jakarta, Jumat (26/1/2024), dipaparkan angka kemiskinan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dikenal pusatnya nikel, periode 2015-2023.
“Kalau kita lihat data 2015, kemiskinan 14,7 persen. Data 2023, 12, 4 persen jadi turun kemiskinan di sana. Dari 14,7 persen menjadi 12,4 persen. Itu apa? Karena pertumbuhan ekonomi di sana. Morowali pada 2015, kemiskinan 15,8 persen, dan 2023 kemiskinan 12,3 persen,” kata Menko Luhut.
Ekonom senior Faisal Basri, termasuk sosok yang tak percaya jika disebutkan bahwa hilirisasi nikel saat ini, berdampak positif bagi daerah. Yang untung besar dari bisnis hilirisasi ini, justru investor smelter yang didominasi China.
“Pemerintah hanya dapat 10 persen, yang 90 persen China. Kalau pusat dapatnya kecil, maka daerah akan lebih kecil lagi. Jadi, bagaimana rakyat di daerah yang kaya nikel akan sejahtera,” paparnya dalam podcast Integritas dengan Novel Baswedan, dikutip Jumat (26/1/2024).
Faisal pernah menyampaikan sebuah logika sederhana yang membantah terkait klaim bahwa hilirisasi nikel saat ini, memberikan untung besar kepada pemerintah.
“Kalau cuan gede masuk, maka nilai tukar rupiah menguat. Karena ekspor naik. Dan, kenapa pemerintah nambah utang kalau dapat cuan dari hilirisasi,” kata dia.
Asat tahu saja, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ada 7 provinsi yang menjadi sentral tambang nikel, berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Yakni, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2022-Maret 2023, justru memaparkan kenaikan angka kemiskinan, kecuali Papua Barat dan Papua. Di mana, persentase penduduk miskin di Papua Barat pada September 2022 sebesar 21,43 persen, turun menjadi 20,49 persen pada Maret 2023.
Sementara persentase penduduk miskin di Papua pada September 2022 sebesar 26,8 persen, turun tipis menjadi 26,03 persen pada Maret 2023.
Sedangkan 5 provinsi lainnya, jumlah penduduk miskin justru naik bervariasi. Yang terbesar adalah Maluku, dari 16,23 persen pada September 2022, menjadi 16,42 persen pada Maret 2023. Naik 0,19 poin.
Angka kemiskinan di Sulawesi Tengah pada September 2022 sebesar 12,3 persen, naik menjadi 12,41 pada Maret 2023. Naik 0,11 poin. Sedangkan Sulawesi Tenggara naik dari 11,27 persen pada September 2022, menjadi 11,43 persen pada Maret 2023. Naik 0,16 poin.
Persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada September 2022 sebesar 8,66 persen, naik menjadi 8,7 persen pada Maret 2023. Tumbuh 0,04 poin. Dan, persentase penduduk miskin Maluku Utara 6,37 persen pada September 2022 turun menjadi 6,46 persen pada Maret 2023. naik 0,09 poin.
