Politisi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan status Wali Kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, sebagai kader sudah otomatis tercabut pasca memutuskan menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Itu otomatis, pak. Kalau putusan partai bagi kami ya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) kami, kader yang tidak mengikuti keputusan partai, otomatis dia sudah menjadi bagian yang bukan lagi kader partai,” kata Masinton di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).
Masinton mengatakan, sebagai kader PDIP mestinya Gibran patuh terhadap AD/ART partai, yakni dengan mendukung keputusan untuk mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024.
“Ketika partai sudah memutuskan calon presidennya adalah Pak Ganjar berpasangan dengan Prof Mahfud, maka di luar itu bukan utusan partai, dan yang tidak ikut dalam keputusan partai tadi ya berarti otomatis sudah meninggalkan PDI Perjuangan begitu, apalagi kalau nyalon dari partai lain,” kata Masinton.
Untuk itu, dia menegaskan mekanisme yang bersifat otomatis tersebut berlaku ketika ditanyakan perihal langkah tegas yang diambil PDIP setelah Gibran mendaftarkan diri sebagai bakal cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) ke KPU RI, Jakarta (25/10).
“Otomatis itu, pak. Itu otomatis. Artinya begini bung, ada minimum sanksi, ada maksimum sanksi. Ada informasi itu yang disampaikan secara tertutup, ada yang secara terbuka. Ada yang langsung, (ada yang) secara tertutup tadi dikirimkan. Saya beberapa kali terima surat peringatan dikirimkan, (namun) ada juga yang dipublikasikan. Jadi itu biasa dalam mekanisme kepartaian,” ucap dia.
Sebelumnya (27/10), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sudah berpamitan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
“Jadi, sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah sangat jelas sekali,” kata Hasto di Jakarta, Jumat (27/10).
