Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto membantah rumor yang menyebut adanya skenario untuk merebut kursi ketua DPR dari PDIP yang kini dijabat oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
“Partai Golkar tidak pernah merebut (posisi Ketua DPR, kita ikut mekanisme yang ada. Dan tidak ada skenario (terkait hal ini),” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Minggu (10/3/2024).
Airlangga juga enggan berandai-andai apakah nantinya kursi ketua DPR akan jatuh ke Golkar atau tetap di tangan PDIP. “Masalah DPR, nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya DPR, 1 Oktober nanti,” ucap dia lagi.
Meski begitu, dirinya memastikan partai beringin ini akan menjadi parpol pertama yang menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Jadi pertama, pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh Partai Golkar. Partai Golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang. Jadi tentunya ini memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya,” kata dia.
Sebelumnya, beredar rumor mengenai kekuasaan penuh menjadi kunci bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk lima tahun mendatang. Artinya pemerintahan Prabowo-Gibran harus mendapatkan dukungan dari parlemen (legislatif) agar seluruh kebijakannya bisa berjalan mulus.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan siapa parpol pemenang Pemilu 2024, namun berdasarkan hasil rekapitulasi sementara PDI Perjuangan (PDIP) menempatkan diri sebagai parpol dengan perolehan suara terbanyak secara nasional sebesar 16,30 persen atau 12.605.567 suara.
Untuk posisi kedua dan ketiga ditempati oleh Golkar sebesar 15,05 persen atau 11.574.834 suara, dan Gerindra sebesar 13,3 persen atau 10.226.550 suara.
Dengan gambaran ini menunjukkan jika pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi tidak akan berjalan mulus karena posisi parlemen akan dikuasai PDIP yang bukan parpol pendukung Prabowo-Gibran. Sebagai parpol penguasa parlemen, PDIP juga berhak mengambil ‘jatah’ kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Padahal idealnya posisi ketua DPR RI ini dipegang oleh parpol pendukung koalisi Prabowo-Gibran, yang artinya Golkar atau Gerindra. Harapannya parlemen bisa ‘dikendalikan’ oleh presiden terpilih untuk memuluskan seluruh kebijakannya.
