Jika benar Prabowo Subianto, presiden terpilih 2024-2029 bakal membuat kabinet ‘gemoi’ dengan 40 kementerian, anggarannya pastilah lebih gendut.
Saat ini saja, Presiden Jokowi dengan 34 kementerian, belanja operasionalnya sudah sangat menyedot APBN.
“Biaya untuk birokrasi pemerintahan Jokowi sudah sangat besar. Per tahun totalnya mencapai Rp691 triliun,” kata Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Jakarta, Sabtu (18/5/2024).
Dari belanja kementerian sebesar Rp691 triliun itu, kata Bhima, diperuntukkan gaji atau belanja pegawai sebesar Rp285,8 triliun, dan belanja barang Rp405,2 triliun.
“Bisa dibayangkan penambahan kementerian baru bisa membuat APBN semakin tertekan. Beban APBN semakin besar. Ini ancaman bagi jalannya program Prabowo di masa depan,” kata Bhima.
Bhima meramalkan, pemerintahan Prabowo-Gibran bakal kelabakan dalam menyusun anggaran. Apalagi, Prabowo-Gibran punya program ‘gacoan’ yang menyedot anggaran besar yakni makan siang dan susu gratis.
“Banyak program seperti makan siang gratis, melanjutkan mega proyek bisa tidak jalan. Buat apa menambah kementerian baru? Harusnya kan menggabungkan kementerian yang ada agar hemat belanja birokrasinya,” paparnya.
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah mendengar wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 di Kabinet Prabowo-Gibran.
Namun, Yusril belum mau memastikan apakah rencana itu akan terealisasi atau tidak.
Karena, menurutnya, semuanya masih sebatas wacana yang berkembang di dalam Koalisi Indonesia Maju, ataupun dari pasangan presiden-wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Saya belum dengar resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi, ya nambah sekitar enam kementerian lagi dari yang sekarang,” kata Yusril di Kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).
