News

Gerindra: Belum Ada Komunikasi PKS Bergabung ke Pemerintahan Prabowo


Politikus Partai Gerindra Hendarsam Marantoko menyebut sejauh ini belum ada komunikasi dari PKS untuk bergabung ke koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Mungkin anda suka

Kendati demikian, menurut dia, sudah ada gestur tertentu dari para kader maupun elite PKS yang menunjukkan keinginan tersebut. “Tidak bisa kami pungkiri dalam sejarahnya PKS ini merupakan mitra lama kami, sudah beberapa kali pilpres dari teman-teman PKS berjuang bersama-sama kami,” ujar Hendarsam dikutip di Jakarta, Minggu (5/5/2024).

Ia menegaskan Gerindra tidak pernah mempunyai masalah dengan PKS, seiring dengan kans bergabungnya PKS ke pemerintahan baru nantinya.

Hendarsam kembali menyebutkan PKS sejak dahulu merupakan teman seperjuangan Gerindra, terutama saat berjuang di beberapa pemilihan presiden (pilpres) sebelumnya yakni di 2014 dan 2019.

“Mereka teman-teman seperjuangan, kalau masalah pecah di Pilpres 2024 itu hanya masalah strategi saja,” kata Hendarsam.

Dengan demikian mengenai ketidakhadiran Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat halalbihalal PKS beberapa waktu lalu, Hendarsam menekankan tidak ada permasalahan tertentu.

Menurutnya, Prabowo berhalangan hadir di acara itu lantaran memiliki acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Selain itu, lanjut dia, undangan halalbihalal PKS kepada Gerindra sebenarnya bersifat umum, sehingga tidak ada undangan khusus kepada Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan partainya tidak masalah untuk menjadi oposisi ataupun koalisi pada pemerintahan mendatang.

“PKS punya pengalaman 10 tahun masuk koalisi di masa Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan 10 tahun menjadi oposisi di masa Pak Jokowi. Jadi oposisi enggak ada masalah, koalisi siap, kita lihat dinamikanya,” kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/4/2024).

Anggota Komisi I DPR RI itu mengungkapkan bahwa pilihan untuk menjadi koalisi atau oposisi setelah pilpres hanyalah persoalan teknis.

 

 

Back to top button