News

Demokrat Nilai Pemilihan Presiden Lewat MPR Lagi Bentuk Penyimpangan


Partai Demokrat menilai wacana agar pemilihan presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyar (MPR) adalah sebuah bentuk penyimpangan demokrasi.

Hal ini disampaikan Demokrat menyikapi usulan dari mantan Ketua MPR Amien Rais terkait pilpres beberapa waktu lalu.

“Demokrasi saat ini yang kita punya dengan pemilihan langsung oleh rakyat itu merupakan koleksi atas apa penyimpangan yang terjadi di era sebelumnya. Jadi sehingga bagi kami jika itu dikembalikan berarti ada penyimpangan,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Sabtu (8/6/2024).

Dia mengatakan, Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan sebelumnya berjalan dengan damai. Hal ini dibuktikan dengan adanya sinergi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih hasil pemilu Prabowo Subianto.

“Kan kita baru selesai pemilu, udah nyaman, aman, dan tenang, kita juga lihat bagaimana Prabowo dan Jokowi ini bersingergi bagaimana pembangunan kedepannya menjadi bisa semakin lebih baik, dan semangat  bisa mencapai Indonesia emas di 2045, dengan begini kita bisa berakselerasi apa yang kurang kita perbaiki kan gitu,” kata dia.

Herzaky mengaku heran lantaran isu tersebut muncul usai Pemilu 2024. Dia menyebut wacana tersebut muncul dari pihak yang tidak bisa menerima hasil pemilu.

“Bukan malah berbicara tentang sistem negara, ada apa ini gerangan. Maksudnya kami jika memang ada perbedaan pandangan, atau memang seperti apa. Marilah kita berjiwa kesatria, bersiap menerima kekalahan, jangan malah kalau kita kalah dan bilang sistemnya tidak benar, enggak begitu juga,” ucapnya.

Sebagai informasi, Ketua MPR RI Periode 1999-2004 Amien Rais menyatakan dirinya mendukung pemilihan presiden (pilpres) kembali melalui MPR dan tak melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Dia menceritakan alasan mengapa mengubah mekanisme pemilihan presiden dari MPR ke tangan rakyat.

“Jadi mengapa dulu saya (saat menjabat) ketua MPR itu, melucuti kekuasannya sebagai lembaga tertinggi, yang memilih presiden dan wakil presiden itu, karena perhitungan kami dulu perhitungan yang agak naif, sekarang saya minta maaf,” ucap Amien di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024).

Amien mengajakan dalam wacananya MPR menilai tidak ada capres yang mampu menyuap rakyat dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga pemilihan presiden dilakukan secara langsung.

Back to top button