Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Slamet menyatakan impor beras yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diyakini bakal mencetak rekor baru. Mengingat adanya rencana mengimpor lagi sebanyak 3,6 juta ton.
“Pada tahun 2023 dengan berbagai alasan pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 3,3 juta ton. Lalu pada tahun ini pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton. Yang artinya dalam dua tahun ini pemerintah sudah, dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah,” ucap Slamet saat Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan V di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2024).
Ia menilai hal ini merupakan imbas dari buruknya tata kelola pangan selama ini. Slamet pun menagih janji kampanye Jokowi pada saat Pilpres 2014 yang ingin mewujudkan kedaulatan pangan, tapi dalam dua periode kepemimpinannya, pemerintah tetap mengandalkan impor
“Akan tetapi, alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan, pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan kedaulatan dan kemandirian pangan. Padahal ketahanan pangan merupakan bagian dari nawacita yang dijanjikan presiden Jokowi, pada kampanye tahun 2014 yang lalu,” ujar dia.
Sebelumnya, dalam diskusi virtual yang digelar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2/2024), Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University, Dwi Andreas Santosa mengatakan, tahun ini, impor beras Indonesia bakal mencetak rekor baru, yakni 3,6 juta ton.
“Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka cetak rekor baru impor beras. Karena keputusan impor 2024 diambil pada Desember 2023 sebesar 2 juta ton. Dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga totalnya menjadi 3,6 juta ton,” kata Andreas.
Andreas pun menyinggung soal impor tahun 2023 diputuskan dengan asumsi terjadi penurunan produksi beras yang sangat tajam akibat El Nino. Menurutnya, angka kuota impor 2023 sebanyak 3,3 juta ton, menurutnya terlalu besar.
“Saya sebut keputusan impor itu serampangan. Karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang pada 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024,” tutur dia memaparakan.
