Badan Pangan Nasional atau Bapanas menegaskan bantuan pangan beras berasal dari APBN. Bahkan saat penyaluran ke masyarakat tidak ada artibut partai politik.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan pangan tidak menjadi alat politisasi. Bantuan pangan yang disalurkan murni dari negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Nggak, Insayaallah nggak (alat politik), kan nggak ada atribut politik. Ini negara yang hadir. Tolong dijelaskan negara yang hadir siapapun pemimpinnya pasti memikirkan untuk masyarakatnya, jadi nggak ada politisasi. Ini murni untuk masyarakat,” ujar Arief ditemui di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).
Arief menjelaskan penyaluran bantuan pangan juga telah dilakukan bukan kali ini saja, tetapi sejak tahun lalu. “Ini dari dulu dari zaman dulu bansos itu kan. Kalau bantuan pangan itu bukan dari anggaran Kemensos (Kementerian Sosial) tetapi dari (anggaran) bantuan pangan itu,” jelas dia.
Sampai 29 Desember 2023, penggelontoran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 2.761.856 ton. Dari total tersebut, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1.182.717 ton dan bantuan pangan beras tahap kedua September-Desember 848.696 ton.
Lalu bantuan pangan beras tahap pertama di tahun lalu 640.590 ton, golongan anggaran 87.551 ton, dan tanggap darurat 2.302 ton.
Selanjutnya bantuan pangan beras tahap kedua di tahun 2023 dikucurkan mulai September 2023. Inflasi beras secara bulanan kemudian mengalami pelemahan. Di Oktober 2023 tercatat 1,72 persen, November 2023 berada di 0,43 persen, dan terakhir Desember 2023 cukup terjaga di angka 0,48 persen. Secara tahunan, inflasi beras di Desember 2023 pun lebih rendah dibandingkan Desember 2022 yang tercatat di 2,30 persen.
