Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyebutkan realisasi anggaran untuk Pilkada 2024 baru mencapai 31,12 persen.
“APBD 2023 uangnya sudah siap, sudah hibah kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan itu sudah dipakai. Insya Allah sampai dengan sekarang tidak ada masalah,” kata Suhajar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Kamis (6/6/2024).
Suhajar menjelaskan secara keseluruhan dana Pilkada 2024 berasal dari 40 persen APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024.
Selain itu, ia menerangkan total anggaran untuk Pilkada 2024 meliputi kebutuhan KPU yang mencapai Rp28,76 triliun, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak Rp8,63 triliun.
Lebih lanjut ia menyebutkan masih terdapat 23 pemerintah daerah (pemda) yang belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“23 pemda itu di Aceh, karena di Aceh kan pembentukan Bawaslunya oleh DPR Aceh. Ini dalam proses, juga tidak ada masalah, saya sudah cek di sana dalam proses penyelesaian,” ujarnya.
Ia melanjutkan, “Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan), ya, istilahnya, Panwaslihnya dibentuk oleh DPR Aceh. Begitu selesai dibentuk, uangnya sudah bisa dihibahkan, saya kira seperti itu. Jadi, semua sudah clear.”
Lebih lanjut Suhajar menyebutkan lembaganya telah menyiapkan anggaran pengamanan Pilkada untuk Kepolisian dan TNI.
“Untuk pengamanan dari polisi itu Rp898,57 miliar, seluruh Indonesia, sampai ke kabupaten-kabupaten, sedangkan untuk TNI kurang lebih Rp377,62 miliar. Nah, itu dukungan pendanaan,” jelasnya.
