Kalau banyak lembaga internasional mengakui Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (menkeu) terbaik di dunia, ekonom di dalam negeri justru menyebutnya sebagai menkeu suka ngutang. Belakangan dia gerah juga.
Atas julukan yang bikin panas kuping ini, Sri Mulyani akhirnya buka suara. Dia minta sebutan itu dikoreksi. “Utang merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan bangsa ke depan, termasuk krisis iklim,” paparnya, Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Sri Mulyani menuturkan, krisis iklim sudah menjadi tantangan nyata bagi Indonesia. Karenanya, perlu berbagai kebijakan dari segi fiskal maupun moneter demi mengatasi masalah itu. Instrumen-instrumen tadi sangat konkrit. “Jadi kalau di ruangan ini Anda cuma bilang ‘Wah ini bu menteri keuangan utang melulu, Anda sudah ketinggalan kereta jauh banget,” kata Sri Mulyani.
Saat ini, kata dia, berbagai instrumen tersebut dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang makin kompleks. Namun, pemerintah juga tak ugal-ugalan dalam memanfaatkan instrumen itu.
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia masih tembus US$398,3 miliar atau Rp5.983,4 triliun per akhir Mei 2023 kemarin. Data Bank Indonesia menunjukkan, utang tersebut turun 1,7 persen dibandingkan April yang US$403 miliar (Rp6.045 triliun).
Pada 2019, ekonom senior Rizal Ramli yang rajin mengkritik kebijakan Sri Mulyani sempat menyebutnya ratu utang. Mantan Menko Kemaritiman di periode pertama Jokowi itu, melontarkan predikat itu lantaran utang pemerintahan Jokowi terus membuncit.
“Utang Pemerintah Setahun Naik Rp347T. Nyaris Rp1 Triliun per hari!. Kok prestasi tertinggi ngutang? Wong Menkeu “Ratu Utang” dipuja2 kreditor karena berikan bunga tertinggi di ASEAN,” cuit akun @RamliRizal, Jumat (17/5/2019).
Rizal sempat menantang Sri Mulyani untuk berdebat soal utang pemerintah, bahkan dirinya sempat pula menilai era Sri Mulyani menempatkan Indonesia tak lebih sebagai negara pengemis utang.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono merinci utang tersebut berasal dari dua sumber. Pertama, sebesar US$192 miliar dari utang pemerintah. Ia mengatakan jumlah utang pemerintah tersebut turun jika dibandingkan April yang US$194 miliar.
Ia menambahkan penurunan posisi ULN pemerintah itu dipicu oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo. Penurunan juga dipicu komitmen pemerintah mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Iwan Purwantono
