Komisi ii dpr
-
News
Jadi PNS Harus Siap Terima Gaji Kecil
Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mengundurkan diri karena faktor gaji yang dinilai kecil. Padahal, mereka sepatutnya sudah menyadari konsekuensi…
Selengkapnya » -
News
Konsinyering Tertutup Bahas Tahapan Pemilu Potensi Langgar UU
Konsinyering tertutup membahas tahapan Pemilu 2024 yang digelar Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri dan DKPP pada Jumat (13/5/2022)…
Selengkapnya » -
News
Soal Pj Gubernur, Pemerintah Harus Laksanakan Putusan MK
Pemerintah diminta untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur maupun kepala daerah. Mendagri Tito Karnavian sudah…
Selengkapnya » -
News
Mudik, Perputaran Uang di Daerah Diprediksi Rp120 Triliun
Mudik Lebaran 2022 yang dilaksanakan oleh lebih 80 juta warga Indonesia diyakini membawa dampak positif bagi perekonomian negara. Anggota Komisi…
Selengkapnya » -
News
DPR Ingin Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipersingkat
DPR menilai masa kampanye Pemilu 2024 selama 120 hari atau empat bulan yang ditetapkan KPU terlalu panjang dan perlu dipangkas.…
Selengkapnya » -
News
DPR Sorot Mekanisme Penarikan Tarif Akses NIK
DPR menyoroti mekanisme penarikan tarif akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000 yang diterapkan Kemendagri. Tujuannya untuk memastikan akuntabilitas dana…
Selengkapnya » -
News
Waspada Pembahasan Anggaran Jadi Modus Tunda Pemilu
Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta anggota kabinet tidak lagi mewacanakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan bukan jaminan manuver politik…
Selengkapnya » -
News
DPR Minta Kades Tidak Dijadikan Alat Politik
DPR turut menyoroti kisruh Apdesi versi Surtawijaya yang mendorong Jokowi memimpin hingga tiga periode. Sikap Apdesi pimpinan Surtawijaya ini menandakan…
Selengkapnya » -
News
Apdesi Surtawijaya Dituding Ditunggangi
Apdesi versi Surtawijaya dituding telah ditunggangi kepentingan lain karena mendorong Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan hingga tiga periode. Asumsi ini tidak…
Selengkapnya » -
News
Pemerintah Harus Batalkan Kewajiban BPJS jadi Syarat Jual Beli Tanah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim minta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) batalkan kebijakan Kepesertaan…
Selengkapnya »