Menjelang pensiun Presiden Jokowi, Serikat Petani Indonesia (SPI) semakin pesimis akan janji kedaulatan pangan. Indikasinya jelas, impor beras dan bahan pangan lainnya, semakin ugal-ugalan.
Kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (17/2/2024), Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih mengaku sangat kecewa. Pada 2014, SPI mendukung Jokowi karena terpikat janji kedaulatan pangan.
“Namun, setelah lebih dari 9 tahun memerintah, Jokowi gagal membuktikan janji kedaulatan pangan. padahal, kami SPI mendukungnya di Pemilu 2014 karena itu. Kini, impor pangan malah ugal-ugalan,” kata Henry.
Bahkan pada 2023, menurut catan Henry, impor beras mencetak rekor tertinggi sejak Indonesia meneken LoI (Letter of Intent) dengan IMF pada 1998. Isi LoI itu adalah mendorong Indonesia membuka keran impor pangan. Mulai dari beras, tepung gandum, gula, bawang putih, hingga daging sapi, dan pangan lainnya. “Pada 2023, impor beras kita mencapai 3,3 juta ton. Ini yang terbesar sejak 2018,” kata Henry.
Henry tidak mengada-ada. Selain beras, Indonesia juga mengimpor jagung sebanyak 500 ribu ton. Sedangkan impor gula Indonesia, volumenya semakin bikin miris lagi.
Menurut data Departemen Pertanian AS (USDA), impor gula Indonesia pada 2022/2023 mencapai 5,8 juta ton. Naik ketimbang impor 2021/2022 yang mencapai 5,46 juta ton. Indonesia menempati posisi pertama importir gula dunia, disusul China yang mengimpor 4,4 juta ton pada periode 2022/20223.
“Jadi mana janji Jokowi mau perbaiki pertanian agar tidak adalagi impor? Sampai saat ini, pupuk masih langka. Pupuk organik sebagai pengganti tidak tersedia. Belum lagi masalah sempitnya lahan petani, tidak terselesaikan hingga saat ini,” ungkap Henry.
Dia pun menyoroti gencarnya pembangian bantuan sosial (bansos) beras menjelang Pemilu 2024. Program ini memang bertujuan mulia namun dampaknya malah bahaya. Cadangan beras pemerintah menjadi susut dalam waktu cepat.
Demikian pula alasan pemerintah terkait rencana impor beras sebesar 1,6 juta ton dalam waktu dekat. Berdalih mundurnya musim panen hingga dua bulan yang berdampak kepada stok.
“Lho, masalah ini juga terjadi di masa lalu. Seharusnya ini bisa diantisipasi pemerintah kalau punya perencanaan yang jelas. Saya kira itu bukan alasan,” tegas Henry.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mengimpor 1,6 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan domestik akibat mundurnya masa panen selama dua bulan.
“Seharusnya pada Maret-April itu sudah panen raya, sekarang mundur ke April, Mei, dan Juni, sehingga produksi menurun dan pemerintah kemarin memutuskan untuk melakukan impor,” ujar Airlangga, di Jakarta, Rabu (15/2/2024).
