Para pejabat Korea Selatan tengah mempertimbangkan untuk menyediakan dana domestik untuk memberi kompensasi kepada orang-orang Korea yang diperbudak oleh perusahaan Jepang sebelum akhir Perang Dunia II.
Pemerintah Korsel berusaha mati-matian memperbaiki hubungan dengan Jepang yang telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir karena keluhan sejarah.
Rencana tersebut, yang terungkap dalam audiensi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Korsel pada Kamis (12/1/2023), mendapat kecaman keras dari para korban dan perwakilan hukum mereka, yang menuntut agar dana kompensasi datang langsung dari Jepang.
Mengutip Associated Press, hubungan antara Seoul dan Tokyo telah tegang sejak Mahkamah Agung Korsel pada tahun 2018 menguatkan putusan pengadilan yang lebih rendah dan memerintahkan Nippon Steel dan Mitsubishi Heavy Industries untuk memberi kompensasi kepada para pekerja paksa Korea.
Perusahaan-perusahaan telah menolak untuk melaksanakan perintah itu dan para penggugat menanggapinya dengan mengambil langkah hukum yang bertujuan memaksa perusahaan-perusahaan itu agar menjual aset lokal mereka untuk memberikan kompensasi, sebuah proses yang dikhawatirkan pejabat Korsel akan menyebabkan perpecahan lebih lanjut antara Seoul dan Tokyo.
Para korban juga menuntut perusahaan Jepang mengeluarkan permintaan maaf atas penderitaan mereka.
Hubungan antara dua negara sekutu AS di Asia ini telah lama diperumit oleh keluhan-keluhan terkait dengan pemerintahan brutal Jepang di Semenanjung Korea dari tahun 1910 hingga 1945, ketika ratusan ribu orang Korea dimobilisasi sebagai pekerja paksa untuk perusahaan-perusahaan Jepang atau budak seks di rumah-rumah bordil masa perang Tokyo.
Presiden Korsel Yoon Suk-yeol, seorang konservatif yang mulai menjabat pada Mei tahun lalu, sangat ingin meningkatkan hubungan dengan Jepang saat mereka menjalin kerja sama keamanan trilateral yang lebih kuat dengan Washington dalam menghadapi meningkatnya ancaman nuklir Korea Utara.
Saat audiensi publik hari Kamis di Majelis Nasional, pejabat Kementerian Luar Negeri Korsel Seo Min-jung mengatakan prioritas pemerintahnya adalah untuk mengatur pembayaran secepat mungkin mengingat bahwa banyak korban kerja paksa sudah meninggal dan sebagian besar yang selamat kini berusia 90-an.
Ia mengatakan ‘mustahil’ untuk membuat perusahaan-perusahaan Jepang meminta maaf atas nama masalah kerja paksa yang telah memicu rasa frustrasi antara kedua negara selama beberapa dekade.
