Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi ragu dengan rumor yang menyebut dicalonkannya Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI karena kedekatan khusus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia pun balik mempertanyakan kedekatan seperti apa yang dimiliki oleh sosok KSAD Agus Subiyanto dengan Presiden Jokowi, hingga memilih Agus menjadi calon tunggal Panglima TNI.
“Lantas misalkan apa karena pernah bertugas? Yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas (dan) dekat, misalkan ada yang jadi Sesmil, ada yang jadi Danpaspampres,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2023).
Bobby pun menjamin bahwa pencalonan Agus Subiyanto dikarenakan kualitas kemampuan. Ia juga memastikan bahwa nantinya Komisi I DPR akan obyektif dalam melakukan verifikasi serta saat uji kelayakan dan kepatutan.
“Ya tentu kami kalau di Komisi I harus objektif ya, tidak subjektif. Kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga? Bukan keluarga, beliau sukunya saja beda,” ucap Bobby.
Jika kedekatan ini, lanjut dia, didefinisikan dengan komunikasi yang intens antar keduanya, menurutnya wajar saja, karena tentu Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi harus berkomunikasi dengan bawahannya.
“Ya tentu karena panglima itu adalah instrumen kepala negara, ya harus memiliki komunikasi yang intens dengan kepala negaranya ataupun dalam hubungan sebelumnya. Itu saya rasa masih dalam batasan-batasan yang objektif, bukan subjektif,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPR RI menerima surpres dari Presiden RI Joko Widodo mengenai usulan calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono pada Senin (30/10/2023). Agus Subiyanto, yang baru saja resmi menjabat dan dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Jika dia akhirnya terpilih sebagai Panglima TNI, maka masa tugas Agus sebagai KSAD kemungkinan kurang lebih dari 1 bulan.
Sekadar informasi, sosok Agus sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi Presiden Jokowi. Sebab Agus pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) periode 2020-2021.
