Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, Yanuar Prihatin menyatakan akan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dengan adanya dugaan kebocoran 36,67 persen dari total anggaran Rp1.515,4 triliun, mencapai Rp510,23 triliun hasil temuan PPATK.
“DPR tentu saja harus mengevaluasi ulang seluruh proyek-proyek PSN, dan jadikan ini sebagai pelajaran penting, untuk hati-hati dalam menyetujui proyek yang bombastis, tanpa perencanaan matang,” terang Yanuar kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Ia pun lantas membeberkan setidaknya tiga pelajaran penting, yang dapat diambil dari kasus yang ia nilai ‘mega korupsi’ dari proyek pembangunan PSN ini.
“Pertama, pembangunan infrastruktur yang masif di tengah runtuhnya akhlak dan moral, para pemegang kuasa adalah kesalahan besar dan sebuah kehancuran,” ujarnya.
Kedua, perencanaan proyek PSN yang sifatnya masih sentralistik, tentu mengandung kerawanan dan berjalan tanpa kontrol yang memadai. “Sudah pasti berpotensi terjadinya korupsi dan skandal lainnya,” jelasnya.
Pelajaran terakhir, lanjut Yanuar, yakni rakyat Indonesia harus tahu bahwa PSN, tidak lebih sebagai proyek bancakan para stakeholders yang dekat dengan pemegang kuasa atas proyek PSN.
“Rakyat harus memberikan hukuman yang sepadan, untuk tidak lagi memilih mereka dalam Pemilu 2024,” tutup Yanuar.
Pada Rabu (10/1/2024) kemarin, PPATK mengungkapkan temuannya tentang 36,67 persen anggaran PSN digunakan untuk kepentingan pribad atau tidak dipakai untuk pembangunan proyek pemerintah tersebut.
“Ada 36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam acara Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023.
Berdasarkan hasil identifikasi dan pemeriksaan mendalam, lanjut Ivan, dana itu mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus. Ada pula yang dibelikan aset maupun investasi oleh para pelaku.
“Teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil ASN, politikus, serta dibelikan aset, dan investasi oleh para pelaku,” jelas Ivan.
