Raja Keraton sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang membawa-bawa kesultanan keraton sebagai bahan pembelaan terhadap tuduhan dinasti politik yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sultan HB X menegaskan bahwa keistimewaan DIY, termasuk dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dilindungi konstitusi, bukan praktik dinasti politik. “Keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah,” kata Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (4/12/2023).
“Komentar boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada di pasal 18 (UUD 1945), yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia. Itu menghargai asal usul tradisi DIY,” ujar Sri Sultan menambahkan.
Ia menegaskan, negara telah melindungi keistimewaan DIY melalui UU Nomor 13 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Gubernur DIY harus dijabat oleh Sultan Keraton Yogyakarta, dan Wakil Gubernur DIY adalah adipati Pura Pakualam.
Jabatan yang diemban olehnya saat ini adalah dalam rangka mengemban amanah konstitusi. Mengenai anggapan politik dinasti yang disebut Ade Armando, Sultan mempersilakan persepsi masyarakat. “Kalau (sistem pemerintahan) di Yogyakarta dianggap dinasti, ya diubah saja undang-undang (keistimewaannya),” kata Sultan.
Namun, menurutnya pandangan tersebut juga seharusnya melihat bagaimana sejarah panjang DIY hingga memperoleh predikat tersebut.
“Dinasti atau tidak, terserah dari sisi masyarakat melihatnya. Yang paling penting bagi DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya, dan negara menghargai sejarah itu. Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ (undang-undang) juga tidak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada, itu saja,” kata dia.
Sebelumnya, Ade Armando, menyinggung gerakan mahasiswa di Yogya yang memprotes politik dinasti Presiden Jokowi dengan majunya Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ade dalam videonya di media sosial mengatakan seharusnya yang dilawan mahasiswa di Yogya itu adalah sistem dinasti di sana karena gubernurnya tidak memimpin dengan terpilih melalui pemilihan umum (Pemilu) tapi karena faktor keturunan.
