Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengaku mengalami sejumlah hal yang tidak menyenangkan saat akan menemui pimpinan DPR, untuk berdialog mengenai pengajuan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
“Jadi kami datang ini mendukung bukan kami datang bikin kacau sehingga tadi kami diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang, tamu yang datang tidak beritikad tidak baik, kami dihadang di teras sambil hujan-hujanan, itu kami protes,” kata Petrus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
Selain diadang, Petrus pun berakhir tidak jadi berdialog, menemui salah satu pimpinan DPR dan akhirnya hanya memberikan surat kepada pihak kesekretariatan DPR. “Sehingga di dalam surat kami ini, kami meminta supaya negara ini tidak boleh dipimpin lagi oleh presiden yang diduga melanggar hukum, presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Itu substansi dari surat yang kami sampaikan ke DPR hari ini,” tutur dia menambahkan.
Ia meminta, DPR harus mengubah cara menerima masyarakat datang ke rumah wakil rakyat. “Dari kemarin kami sudah telepon dan komunikasi, tadi pagi sudah komunikasi bahwa kami akan masuk, tapi kami diadang,” tuturnya.
Ia juga berharap proses konstitusional yang dijalankan melalui hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu, dapat berjalan dengan baik. “Jadi di MK sudah disandera dengan nepotisme, kami berharap DPR ini jangan sampai tersandera karena nepotisme juga atau kroni-kroni dari penguasa yang sekarang lagi didorong,” ujarnya.
Petrus mengingatkan bahwa semua lapisan masyarakat, mulai dari pembicaraan di warung kopi hingga hotel bintang lima, sudah menjadikan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu sebagai topik obrolan.
“Jadi jangan sampai fakta-fakta yang di tengah masyarakat ini berceceran tidak ada manfaat sehingga ribut. Lebih baik DPR respons ini, laksanakan. Apapun hasilnya pasti rakyat terima, tapi lahir dari proses yang benar,” ucap dia.
