Untuk menggelar hajatan demokrasi 5 tahunan alias Pemilu 2024, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp70,5 triliun secara multiyears. Alhasil, pemilu yang tinggal menunggu hari, harus berkualitas. Melahirkan pemimpin yang bermartabat. legitimasinya kuat dan inklusif terhadap seluruh tingkatan masyarakat.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres), Gatot Prio Utomo di Jakarta, Kamis (18/1/2024). “Supaya menghasilkan kepemimpinan bermartabat, maka pemilunya juga harus berkualitas dan bermartabat. Maka prinsip-prinsip fairness harus menjadi pegangan dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Prio, sapaan akrabnya.
Kata Prio, , salah satu hal yang dapat menciderai prinsip fairness adalah kuatnya konflik kepentingan (conflict of interest). Tidak bisa dipungkiri, saat ini, banyak komponen bangsa yang terlibat sebagai tim pemenangan. Termasuk sejumlah pejabat negara yang masuk tim sukses pasangan calon (paslon).
“Masyarakat seringkali sulit membedakan, ini tindakan sebagai pejabat negara atau sebagai timses paslon. Tidak heran, jika kemudian muncul banyak kecurigaan, atau persepsi mengenai netralitas,” kata Prio.
Meski demikian, Prio menyakini bahwa penyelenggara pemilu, apakah itu KPU atau Bawaslu bisa menjadi pihak yang netral. Serta menjunjung tinggi etika, dan mampu melahirkan Pemilu yang bermartabat.
“Saya berkeyakinan bahwa kedua badan penyelenggara pemilu itu, masih menjunjung tinggi etika, profesionalisme dan netralitas, seperti yang ditunjukkan pada pemilu sebelumnya. Sehingga KPU dan Bawaslu bisa menjadi bagian dari solusi, bukan malah jadi masalah,” jelasnya.
Masih kata Prio, Pemilu 2024 di Indonesia, adalah proses politik yang terbesar dan terumit di dunia. Dilihat dari berbagai dimensi, yakni waktu, jumlah pemilih, dan sebaran pemilih yang begitu luas. “Dalam waktu bersamaan, rakyat Indonesia harus memilih presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD level provinsi, kabupaten dan kota,” kata Prio.
Dikatakan, Pemilu 2024 diikuti dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Serta, sebaran pemilih di area negara kepulauan yang sangat luas. Dengan demografi yang sangat beragam, baik dari sisi suku, budaya, tingkat pendidikan, dan juga kondisi ekonominya. “Kompleksitas situasi ini jika tidak dipahami dan ditangani secara bijak, maka berpotensi memunculkan risiko pada kohesivitas kebangsaan kita,” ujar Prio.
