Menteri Keuangan Sri Mulyani menepis anggapan bahwa bantuan sosial (bansos) hingga Dana Desa, rawan disalahgunakan jelang Pemilu 2024.
Wanita yang akrab disapa Ani itu mengatakan ada rambu-rambu khusus dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Hal itu disampaikan Sri Mulyani merespons pertanyaan media terkait dengan isu tersebut. Ia merinci tujuan utama penggunaan uang negara itu antara lain mengurangi kemiskinan hingga menurunkan stunting, sesuai target Presiden Jokowi.
“APBD maupun APBDes harus mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan prioritas nasional, apakah itu dari sisi pengurangan kemiskinan atau kemiskinan ekstrem, stunting, inflasi, dan investasi,” kata Sri Mulyani di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).
“Itu kita monitor terus dengan data yang semuanya sudah mengetahui, daerah-daerah, dan kemudian dibuat evaluasi berkala. Itu yang menjadi salah satu pegangan sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain (disalahgunakan jelang Pemilu 2024),” tegas Ani.
Ani merinci ada sinergi dari tiga kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan pedoman penggunaan APBDes. Di lain sisi, Kementerian Dalam Negeri juga memelototi rincian penggunaan APBD oleh para kepala daerah.
Selain itu, ia mengatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dalam situasi tertentu juga diawasi dengan ketat. Saat pemerintah membagikan BLT pada saat wabah covid-19 merebak di Tanah Air.
Jelang 2024, Presiden Jokowi memang gencar memberikan bansos, termasuk beras gratis 10 kg hingga akhir tahun ini. Meski memang program ini sejatinya sudah berlangsung sejak Maret 2023.
Ada juga BLT teranyar sebesar Rp400 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT ini khusus dibagikan dalam rangka mendorong daya beli masyarakat di tengah El Nino.
Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM. Kemenkeu akan menambahkan anggaran Rp7,52 triliun kepada Kementerian Sosial sebagai eksekutor program ini.
Akan tetapi, kini pemerintah akan merapel BLT El Nino tersebut dalam sekali transfer Rp400 ribu. Uang tersebut akan dibagikan ketika urusan administrasi anggarannya selesai.
