Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut 77,4 persen dari total realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) periode 1 Januari 2024 hingga 15 Maret 2024. Atau mencapai Rp254,7 triliun, dialokasikan langsung untuk masyarakat.
“Dari Rp328,9 triliun belanja pemerintah pusat ini, yang langsung diterima masyarakat itu adalah Rp254,7 triliun, ini manfaatnya. Jadi, mayoritas dari belanja ini memang langsung kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Sejak awal 2024 hingga 15 Maret 2024, belanja negara tercatat sebesar Rp470,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun. Dari Rp470,3 triliun tersebut, mayoritas adalah belanja pemerintah pusat yang total realisasinya dalam periode yang sama mencapai Rp328,9 triliun.
Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu kementerian dan lembaga, terutama untuk penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).
Belanja non-K/L Rp163,4 triliun atau 11,9 persen dari pagu, terutama untuk pembayaran subsidi negeri dan pembayaran manfaat pensiun.
“Terlihat di 2024 sampai 15 Maret realisasi belanja kita lebih tinggi dibanding tahun lalu yaitu tumbuhnya 17 persen,” ujar Menkeu.
Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat yang senilai Rp254,7 triliun tersebut dialokasikan untuk anggaran perlindungan sosial, petani dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pendidikan dan infrastruktur.
Anggaran perlindungan sosial, petani dan UMKM antara lain dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp5,3 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Kartu sembako Rp11,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp11,6 triliun untuk 96,7 juta peserta, bantuan alat dan mesin pertanian (traktor) Rp74,15 miliar sebanyak 557 unit, subsidi BBM Rp1,7 triliun sebanyak 1,5 juta kilo liter, subsidi LPG 3 kg Rp6,8 triliun sebanyak 0,7 juta MT.
Selanjutnya, anggaran pendidikan antara lain diperuntukkan untuk Program Indonesia Pintar Rp963,3 miliar untuk 1,4 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp1,3 triliun untuk 132,4 ribu mahasiswa, BOS (Kementerian Agama) Rp4,4 triliun untuk 4 juta siswa, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp765 miliar untuk 197 perguruan tinggi negeri.
Kemudian, anggaran infrastruktur untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur telah terealisasi senilai Rp13,7 triliun, yang digunakan antara lain untuk jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, gedung dikti dan kapasitas satelit.
