Market

Disebut Pelaku Praktik Gentong Babi di MK, Bahlil Bantah Tak Pernah Bagi-bagi Bansos


Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut dirinya tidak pernah ikut turun dalam pembagian bantuan sosial (bansos) menjelang perhelatan Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Bahlil menanggapi pernyataan ekonom senior sekaligus Saksi Ahli Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Faisal Basri yang menyebut Bahlil punya andil dalam praktik politik gentong babi alias bagi-bagi bansos menjelang Pemilu 2024. “Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos,” tegas Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Bahkan dirinya menegaskan pembagian bansos bukan merupakan kewenangan pihak kementeriannya. “Ya terserah saja lah mereka sebut apa, yang jelas menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos, dan bukan domain juga mengurus bansos, (kami) mengurus investasi,” tandasnya.

Sebelumnya, ekonom sekaligus ahli dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Faisal Basri mengatakan praktik politik gentong babi untuk memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan lancar karena ada peran besar menteri-menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Faisal mengambil contoh ketika Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang memberikan sumbangan dengan meminta rakyat untuk mengucapkan rasa terimakasih terhadap Presiden Jokowi.

“Yang mengatakan ini sumbangan pak Jokowi oleh karena itu harus berterimakasih pada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung pak Jokowi,” tuturnya di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Hal serupa juga dilakukan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Tapi di mata dia, Menteri Sosial Tri Rismaharini, adalah satu-satunya yang menolak untuk terlibat. “Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos,” ujar Faisal.

Ia meyakini praktik politik gentong babi jelang pemilu kemarin tidak hanya sekadar beri bansos secara ugal-ugalan tapi juga dilakukan dalam bentuk memobilisasi kepala daerah. “Lebih parah di Indonesia tidak hanya gelontorkan uang tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah,” kata Faisal.

Back to top button