Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menko Kemaritiman dan Investasi (Manives) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP). Terkait gaduhnya dugaan keterlibatan LBP mendorong penundaan Pemilu 2024.
“Sangat layak,” tegas Anthony kepada Inilah.com, Jakarta, Rabu (2/3/2022). Pernyataan Anthony menjawab pertanyaan: “Menurut Bapak, apakah Menko Luhut layak dicopot.”
Selanjutnya, Anthony menilai, ide penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan elit politik, merupakan bentuk makar terhadap konstitusi dan kedaulatan rakyat. Usulan penundaan Pemilu 2024 menunjukkan proses makar sedang berjalan. Bukan lagi hanya niat. Membahayakan negara. “Karena itu, Jokowi memberhentikan para pejabat yang terlibat,” tegas Anthony.
Mengutip akun Twitter @RamliRizal, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyarankan Menko Luhut mengingat ajaran mantan Presiden Abdurrrahman Wahid untuk menegakkan keadilan dan demokrasi. “Ha..ha..ternyata si Abang biangnya. Bang Luhut, teknik ‘Cari orang bermasah sehingga bisa jadi kerbau yg diikat hidungnya’ sudah kuno, merusak demokrasi, melawan konstitusi & amanah demokrasi. Sudahlah, ingat Gus Dur ajarkan Keadilan dan Demokrasi.”
Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi buru-buru membantah. Diakui bahwa Menko Luhut memang sering bertemu tokoh politik. Namun bukan berarti ikut mendesain usulan penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah elit parpol.
Terkuaknya dugaan keterlibatan Menko Luhut dalam isu penundaan Pemilu 2024 diungkap sebuah portal berita nasional bertajuk ‘Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024’. Isu panas ini bergulir pamnas lantaran dihembuskan tiga ketum parpol, yakni Muhaimin Nasution (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN).
