Di tengah kemajuan era digital, isu kemandirian teknologi nasional mendapat sorotan, ditandai dengan skandal suap global yang melibatkan perusahaan ERP Jerman, SAP, dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Kejadian ini mengungkap perlunya negara memiliki kontrol penuh atas teknologi dan keamanan informasi, terutama terhadap data warga negara dan institusi.
Pakar teknologi dan keamanan, Julyanto Sutandang, menyoroti pentingnya kemandirian dalam teknologi informasi untuk mencapai kedaulatan negara. Menurutnya, ada lima alasan utama yang mendukung kemandirian teknologi: ketahanan ekonomi, ketahanan dan keamanan nasional, kedaulatan, ketersediaan sumber daya lokal, serta kreativitas dan inovasi.
“Kemandirian kita dalam mengadopsi teknologi informasi adalah hak mutlak agar kita benar-benar memiliki kedaulatan, tidak lagi menjadi pelanduk yang terantuk-antuk di tengah persaingan dua gajah”, kata CEO dari PT Equnix Business Solutions ini dalam siaran persnya, Senin (29/1/2024).
Salah satu langkah strategis menuju kemandirian teknologi adalah adopsi solusi IT berbasis Open Source. Platform ini dianggap efisien dan memberikan kemerdekaan serta kedaulatan dalam pengadopsian teknologi. Contohnya, Google dengan Android, Amazon, dan Alibaba telah memanfaatkan Open Source untuk solusi bisnis mereka.
Dalam konteks keamanan, Equnix Business Solutions mengembangkan 11DBX, produk turunan dari Postgres, dengan kemampuan enkripsi berkelas dunia. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan enkripsi data sesuai undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Julyanto menekankan bahwa untuk mencapai kemandirian teknologi, negara harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi lokal, memperkuat kebijakan dan regulasi, serta berkolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi.
Menurutnya, upaya ini akan meningkatkan ketahanan nasional dan membawa Indonesia menuju kemandirian nasional yang berdaulat di tahun 2045.
