Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ragu jika netralitas aparat penegak hukum bakal terjaga saat pemilu. Hal ini ia sampaikan usai terjadinya insiden pencopotan baliho PDIP di Gianyar, Bali jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, keraguan tersebut muncul ketika setelah penurunan atribut partainya, justru bendera serta baliho dari partai lainnya malah bermunculan. “Itu kan kemudian menimbulkan kecurigaan,” kata Hasto di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).
Hasto meyakini bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas dalam memahami situasi dunia perpolitikan saat ini. Ia mengharapkan peran aktif publik dalam sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan serta kedamaian menjelang Pilpres 2024. “Suara-suara dari masyarakat loh, bukan dari PDI Perjuangan kami hanya menangkap suara-suara itu,” jelasnya.
Ia meyakini, pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Gianyar, Bali berkaitan dengan pengumpulan para Pj Gubernur beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan, Jakarta. “Kemudian (Jokowi) memberikan berbagai arahan bahwa seluruh pejabat gubernur dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya,” kata Hasto.
Hasto pun menyayangkan adanya tindakan tersebut, terlebih hal itu dilakukan di Bali yang mana merupakan wilayah kekuasaan PDIP. Menurutnya, pencopotan baliho PDIP dapat diartikan sebagai diskiriminasi politik.
“Apa yang terjadi dengan kehadiran dengan bapak presiden di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” jelasnya.
Diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali mendadak mencabut atribut berbau politik seperti bendera dan baliho PDIP dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di sepanjang jalan lokasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).
Tindakan penurunan atribut partai politik ini dilakukan sekitar satu jam sebelum Presiden Jokowi tiba di tiga lokasi terkait, antara lain SMK Negeri 3 Sukawati, Pasar Bulan, dan Balai Budaya Batubulan.
Menurut Kepala Satpol PP Bali Nyoman Rai Dharmadi di Gianyar, Selasa, pencabutan atribut tersebut merupakan perintah Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.
“Yang pasti, kami diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara. Tidak memandang itu bendera PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tidak ada urusannya tidak ada kaitannya,” kata Rai.
