News

Setelah Mahfud, Kini Giliran Menteri Yasonna Jawab Kritikan Ganjar soal Penegakan Hukum

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga tersentil dengan ucapan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 dari skala 10 terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yasonna menegaskan, selama ini pihaknya telah melakukan yang terbaik dalam penegakan hukum di Indonesia. “Saya kan Menkumham kami melakukan yang terbaik kalau penegakan hukum,” kata Yasonna saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Ia juga menjelaskan bahwa dalam implementasi hukum tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Kemenkumham, tapi melibatkan juga institusi lain. “Kalau pelaksanaannya ada di institusi lain juga ya,” tuturnya menambahkan.

Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Jokowi buruk. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10. Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023).

Secara tidak langsung pernyataan tersebut turut menyentil pasangannya sendiri, Mahfud MD. Sebagai Menko Polhukam, tentu Mahfud tidak mau di bilang gagal, sebab bidang hukum ada di bawah koordinasinya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun membela diri.

Mahfud mengatakan maksud dari perkataan Ganjar adalah penilaian usai putusan MK soal syarat capres-cawapres. Ia mengklaim, justru penegakkan hukum memiliki nilai tertinggi ketika dirinya menjabat.

Hal tersebut, kata Mahfud, ditunjukkan dengan persentasenya yang mancapai 64 persen berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas terakhir.  “Kalau mau yang objektif, Anda lihat hasil survei Kompas yang terakhir, penegakan hukum itu 64 persen tertinggi sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu Menko Polhukam-nya saya,” ucap Mahfud di Gedung Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Mahfud juga turut menyinggung kepuasan masyarakat dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencapai 73 persen. Ditambah kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan yang berada diangka 76 persen. “Buka saja survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas, gitu saja,” tuturnya.

Back to top button