Meski masuk dalam barisan pendukung bacapres Ganjar Pranowo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak setuju dengan adanya kemunculan politikus berambut putih itu dalam tayangan azan di stasiun televisi.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, mengaku dirinya tak sepakat dengan kegiatan sosialisasi melalui tayangan azan. Ia khawatir langkah tersebut bisa menimbulkan perpecahan.
“Saya sebagai bagian dari koalisi yang mengusung Pak Ganjar kok harus pro? Memang enggak bagus karena itu hanya akan menimbulkan perpecahan baru, bisa ada konflik,” ujar dia di kawasan SCBD Jakarta, Minggu (10/9/2023).
Meski tidak setuju, Wakil Ketua MPR RI ini mengaku tidak berani mengkategorikan tindakan tersebut sebagai bentuk politik identitas, sebab menurutnya politik identitas itu diikuti dengan ujaran kebencian yang membawa keunggulan suatu kelompok identitas.
“Kalau orang wudhu salat masa kemudian itu dianggap politik identitas yang terlarang tapi itu sekali lagi biarkan KPI yang merespon. Jangan kita terjebak dalam pro kontra, Serahkan ke KPI saja yang menilai, kan tidak etis kalau saya menilai baik pro atau kontra itu biar menjadi bahan kajian KPI,” tuturnya.
Diketahui, bacapres Ganjar Prabowo yang diusung PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo diduga memainkan politik identitas jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dugaan ini menyeruak seiring munculnya sosok Ganjar dalam sebuah tayangan azan salah satu stasiun televisi milik pucuk pimpinan Partai Perindo, Hary Tanoe.
Dalam video yang dilihat, tayangan azan magrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian, Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan salat.
Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid. Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudu sebelum salat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.
Sementara itu, Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah mengatakan pihaknya belum bisa melakukan tindakan apapun. Sebab menurutnya, KPI memiliki beberapa tahapan dalam memutuskan suatu perkara dan mengambil tindakan.
Yang jelas, tutur dia, KPI sudah melayangkan surat untuk meminta stasiun tv bersangkutan memberikan kesediaan waktu untuk memberikan klarifikasi terkait tayangan tersebut.
“Kami sudah mengirimkan surat tinggal nunggu respons kesediaan waktu dari pihak lembaga penyiaran,” ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (10/9/2023).
