Founder Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensat menyatakan jika sepanjang tahun 2023, Indonesia banyak mengalami penurunan khususnya soal demokrasi.
“Pertama adalah rasa takut yang masih ada di kalangan rakyat Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Padahal rasa takut itu tidak boleh sebetulnya dalam demokrasi dan bisa menghambat pikiran-pikiran kritis,” Hensat secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Evaluasi Akhir Tahun: Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum’ yang diadakan oleh Universitas Paramadina, Kamis (14/12/2023).
Selain itu, menurut Hensat, peran oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian melemah. Sehingga hal itu berdampak bagi masyarakat.
“Aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan dari peran oposisi yang lemah, misalnya menunjukkan para penjabat (Pj) kepala daerah dari level bupati walikota hingga gubernur, itu jelas-jelas menggugurkan nilai-nilai demokrasi kita,” ujarnya.
Hensat menilai banyaknya kebijakan yang muncul tanpa partisipasi publik, seperti revisi perubahan kedua terhadap UU ITE, UU Cipta Kerja, bahkan UU MK dan UU KPK.
Aspek ketiga yang ia lihat mengalami penurunan, yaitu berkaitan dengan moral. Hal ini dapat dilihat sejak pasca Putusan MK Nomor 90 dikeluarkan.
“Pengkhianatan terhadap reformasi melalui sebuah mahkamah keluarga, yang akhirnya membuat cacat dalam pilpres 2024 akhirnya harus kita terima,” ujarnya.
Ia menyinggung hasil keputusan MK yang cacat ini, tidak dapat diubah dan akan menjadikan hasil Pemilu 2024 bermasalah.
Selain itu, pembangunan yang tidak relevan, menurutnya bahkan dijadikan alat sandera politik sehingga adanya pemaksaan dalam dukungan politik di Pilpres 2024 ini.
“Pembangunan yang tidak relevan ini, misalnya tentang IKN kemudian kereta cepat dan lainnya,” jelasnya.
Hensat pun menceritakan bagaimana dirinya seringkali berseloroh soal dinamika politik terkini. Sebab publik mempertanyakan sikap para ketua umum partai politik yang tidak berkutik dalam barisan koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Bahwa ketum-ketum partai politik yang mendukung Prabowo-Gibran itu tersandera, bukankah kekalahan sebetulnya lebih baik buat mereka?,” terangnya.
“Sehingga mereka bisa terlepas dari sanderaan itu. Bila menang justru sanderaan itu akan dilanjutkan hingga 5 tahun ke depan,” pungkas Hensat.
