Pemerintah terus berupaya menutup defisit APBN 2024 yang bolong 2,9 persen. Caranya dengan gencar menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel hingga Rp160 triliun yang dilakukan sebanyak tujuh kali.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel antara Rp140 triliun hingga Rp160 triliun pada tahun ini. Target ini lebih tinggi dibanding realisasi tahun sebelumnya.
Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR), Kemenkeu, Deni Ridwan menerangkan, target utang dari SBN ritel ini naik dari tahun lalu yang hanya Rp147 triliun. Bahkan nilainya juga melejit bila dibandingkan dengan 2022 yang hanya Rp107 triliun.
“Ini kita dengan melihat hasil penjualan 2023, dalam setahun kita berhasil menerbitkan SBN Ritel baik yang konvensional maupun syariah totalnya Rp147 triliun,” katanya di Jakarta, Kamis (15/2/2024).
Dia melanjutkan, pada tahun ini secara total akan melakukan tujuh kali penerbitan. Rinciannya tiga kali penerbitan Surat Utang Negara (SUN), dua kali penerbitan Obligasi Ritel (ORI) dan sekali penerbitan SBR saving bond ritel. “Kemudian empat yang syariah jadi dua sukuk ritel dan dua sukuk tabungan. Total tujuh penerbitan untuk tahun 2024,” katanya.
Deni menegaskan, penerbitan SBN ritel ini untuk pembiayaan defisit. Artinya, penerbitan SBN tersebut tidak untuk proyek tertentu secara khusus seperti infrastruktur. “Untuk penerbitan SBN ritel itu akan masuk ke pembiayaan untuk defisit, jadi tidak spesifik project tertentu, akan masuk pembiayaan untuk defisit APBN,” katanya lagi.
Dalam APBN tahun ini, kemenkeu sudah mendapat izin DPR untuk menarik utang baru hingga Rp600 triliun. Tujuannya untuk menutup defisit APBN yang ditargetkan naik menjadi sebesar 2,9 persen atau senilai Rp522,8 triliun, dibandingkan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen.
